Sosial

Bupati Abdya Usul Pecat Mantan Asisten Pemerintahan

Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim

ACEHTERKINI.COM | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim dalam surat nomor BKPSDM.800/607/2017 tanggal 14 November 2017 mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap mantan Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya, Drs M Hanafiah AK, SH MM sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada pemerintah kabupaten setempat.

Pengusulan terhadap Hanafiah itu tertuang dalam surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negera (BKN) nomor DIII 26-22/H 40-3/39 tanggal 11 Oktober 2017 perihal usul pensiun dini atas permintaan sendiri (APS).

“Dengan maksud surat itu, maka Pemerintah Kabupaten Abdya dalam hal ini Bupati, membuat surat pengusulan pemberhentian Hanafiah dari PNS,” kata Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Abdya, Cut Hasnah Nur didampingi Kabid Mutasi, Maiza diruang kerjanya, Senin (4/12/2017).

Sebelum pengusulan pemecatan dari PNS itu, Hanafiah yang sudah memiliki pangkat IV/C itu, telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Asisten Pemerintah Setdakab Abdya sejak tanggal 18 Agustus 2017 lalu.

“Untuk saat ini, kita masih menunggu putusan dari BKN pusat. Pasca pengiriman surat usulan itu ke BKN melalui jasa pengiriman cepat, dan sampai sekarang kita belum terima jawabannya,” kata Cut Hasnah kepada wartawan lebih lanjut.

Tambah Cut Hasnah, memang di dalam persoalan pemblokiran status PNS ini terdapat juga nama Drs. Ihsan A. Majid yang ketika itu menjabat sebagai Kasi Keluarga Berencana Sejahtera Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya.

“Tapi dalam surat BKN tersebut, kita baru menerima satu nama saja, yakni Hanafiah. Kalau untuk saudara Ihsan belum kita terima,” sebutnya singkat.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam surat BKN yang ditujukan kepada Bupati Abdya, nomor F.IV 26-30/V 68-1/39 tanggal 9 Juni 2017 perihal tindak lanjut PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Hanafiah yang ketika itu menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya dinyatakan berhenti tidak dengan hormat sebagai PNS termasuk di dalamnya terdapat nama Drs. Ihsan A Majid yang ketika itu menjabat sebagai Kasi Keluarga Berencana Sejahtera pada DPMP4 Abdya.

Kedua pejabat tersebut dipecat karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparutur Sipil Negara berlanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS sesuai dengan pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan atau pidana umum. (Rizal)

Comments
To Top