Ekonomi

Tiga Fraksi Setujui APBK Abdya 2018 Rp1 Triliun Lebih

Rapat Paripurna DPRK Aceh Barat Daya

ACEHTERKINI.COM | Tiga Fraksi DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) secara resmi telah menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018 yang telah dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Abdya dengan capaian angka untuk belanja daerah sebesar Rp.1,1 triliun lebih.

Dalam paripurna Pengesahan KUA-PPAS di Gedung DPRK setempat, Kamis (23/11/2017) sore itu, Fraksi Abdya Bermartabat dalam pemandangan umumnya menyampaikan, KUA-PPAS tahun anggaran 2018 merupakan program untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Abdya

Fraksi Abdya Bermartabat berharap seluruh SKPK, Badan dan Kantor harus bekerja secara maksimal guna mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Abdya untuk mensejahterakan masyarakat.

Fraksi Abdya Bermartabat bersedia menerima Rancangan KUA-PPAS menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2018.

Selanjutnya, Fraksi Nasional Bersatu juga menyetujui Rancangan KUA-PPAS menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2018. Namun pihaknya berharap Pemkab Abdya segera menyelesaikan persoalan PT. Dua Perkasa Lestari dengan pihak petani sawit di Kecamatan Babahrot. Kemudian juga terkait pelayanan di sejumlah Puskesmas untuk segera di tindak lanjuti agar pasien tidak banyak yang mengeluh.

Terakhir Pendapat akhir dari Fraksi Aceh. Dimana, pihaknya berharap kepada pemerintah Abdya agar memperhatikan para korban konflik yang sampai saat ini menurut pihaknya belum maksimal mendapatkan kesejahteraan.

Dengan demikian, Fraksi Aceh dapat menerima Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2018 menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2018.

Mengenai hal itu, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim dalam jawabannya mengatakan, anggaran sudah banyak yang beralih ke provinsi seperti sektor kelautan dan pertambangan, termasuk TPI Ujung Serangga. “Mau tidak mau tahun depan sudah beralih ke Provinsi,” kata Akmal.

“Semangat otonomi mulai tahun 2015 sangat sentralisasi yang menurut saya cukup miris karena PAD di Kabupaten Abdya hanya lebih kurang Rp.8 miliar,” sebutnya.

Menuju tahun 2018, Bupati Akmal akan merampingkan beberapa SKPK di Abdya agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Selanjutnya, pada bulan Desember mendatang pihaknya juga akan melakukan tes tenaga kontrak sesuai kemampuan anggaran daerah. “Saya juga akan memangkas 50 persen tenaga honorer di Abdya,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Akmal mengatakan bahwa belanja daerah tahun 2018 untuk Kabupaten Abdya, berjumlah Rp.1,1 triliun lebih. Dimana, total anggaran ini tersebar di seluruh SKPK berdasarkan Plafon Anggaran Sementara yang sudah disepakati bersama.

Amatan wartawan, meski rapat tersebut sempat molor satu jam lebih dari jadwal undangan yang ditentukan, namun paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Abdya Zaman Akli itu berlangsung sukses.

Turut dihadiri, Kapolres Abdya AKBP Andy Hermawan SIK MSc, Kasdim 0110/Abdya Mayor Inf Sutaryo S.Pd, Kasi Pidsus Kejari Abdya Irfan Haysri HDL SH, Wakil Ketua DPRK Romi Syahputra dan Jismi, Sekda Abdya Drs Thamren, para Asisten, staf Ahli, Kepala SKPK dan para tamu undangan lainnya. (Rizal)

Comments
To Top