Hukum

Satpol PP WH Berwenang Menindak Pelanggar Peraturan Daerah

Peserta Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, di Hotel Makkah, Kamis 16 November 2017

ACEHTERKINI.COM | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) memiliki kewenangan menindak para pelanggar terhadap Peraturan Daerah (Perda) atau qanun yang sudah ditetapkan pemerintah. Tugas Satpol PP WH ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal 44 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP WH Aceh, Dedy Yuswadi melalui Kepala Bidang Trantibum, Mudawali saat membuka acara peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, Kamis (16/11/2017) di Hotel Makkah, Banda Aceh.

Mudawali menjelaskan tugas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum Satpol PP adalah hanya sebatas pelanggaran Perda atau qanun.

“Penyelesaian Perda atau qanun ini ada Standar Operasional Prosedur (SOP) nya sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2011. Apalagi pelanggaran terhadap Perda atau qanun mengandung unsur pidana, dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, maka dapat diteruskan ke proses hukum,” kata Mudawali.

Ketua Panitia, Samsuddin menambahkan dalam menjalankan tugasnya Satpol PP WH selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. “Acara ini adalah untuk mempersatukan Satpol PP WH di 23 kabupaten kota di Aceh dalam rangka penegakan Syariat Islam dan Trantibum,” kata Samsuddin.

Sebanyak 58 peserta hadir mengikuti acara peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan ini. Dalam tugasya Satpol PP WH memiliki sifat yang humanis, berdedikasi, disiplin, dan tegas.

Kasie Trantibum Satpol PP WH Aceh, Samsuddin

Menurut Samsuddin dalam melaksanakan tugasnya, kendala di lapangan secara umum adalah ketersediaan armada operasional.

“Selain anggaran, ketersediaan armada menjadi kendala dalam menjalankan tugas Satpol PP WH di seluruh kabupaten kota,” tambah Samsuddin.

“Kita berharap pemerintah daerah bisa memaksimalkan anggaran untuk operasional Satpol PP WH di seluruh Aceh. Karena tugasnya adalah menegakkan Perda atau qanun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” demikian Kasie Trantibum Satpol PP WH Aceh, Samsuddin. [Edi]

Comments
To Top