Hukum

Jaksa Eksekusi Dua Terpidana Korupsi Alkes di Abdya

Kajari Abdya Abdur Kadir SH. MH

Foto | Rizal

ACEHTERKINI.COM | Dua tersangka Kasus Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan (RSUTP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dijatuhi hukuman 6 (enam) tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Kedua tersangka itu adalah Ramli Bahar dan Safrial dan telah dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya pada tanggal 14 November 2017 kemarin.

Dalam petikan putusan MA RI Nomor 1021 K/PID.SUS/2016 tanggal 19 Oktober 2016 menjelaskan kedua tersangka yakni Drs. Ramli Bahar selaku Plt. Direktur RSUTP Abdya yang juga sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam kasus tersebut bersama Safrial SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dengan denda Rp.200 Juta Subsider 6 bulan kurungan.

“Menindaklanjuti putusan itu, kita langsung melakukan eksekusi terhadap kedua tersangka yakni Ramli Bahar dan Safrial dengan lokasi lembaga permasyarakatan (Lapas) yang berbeda,” kata Kepala Kejari Abdya, Abdur Kadir SH MH didampingi Kasi Pidsus Irfan Hasyri HDL SH dan Kasi Intel Dasril A Yuda SH di ruang Kajari setempat, Rabu (15/11/2017).

Berdasarkan surat perintah Kajari Abdya nomor 382 tahun 2017, Ramli Bahar telah menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II B Banda Aceh, sementara Safrial sesuai dengan surat perintah nomor 384 tahun 2017 menjalani tahanan di Lapas Kelas III Blangpidie.

Keduanya pernah dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, setelah Ramli Bahar mengajukan banding atas hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh yang menyatakan keduanya harus menjalani kurungan 2 tahun denda Rp. 50 juta subsider 2 bulan.

Banding yang diajukan mantan Sekda Abdya itu membuahkan hasil hingga keduanya divonis tidak bersalah. Dengan putusan Pengadilan Tinggi itu, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Abdya langsung mengajukan kasasi ke MA.

Jaksa menilai, putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan kerugian negara sebesar Rp.956.176.990 berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : SR-0843/PW01/5/2015 tanggal 14 April 2015 lalu.

“Harusnya Pengadilan Tinggi melihat sisi kerugian negara yang disebabkan oleh kasus tersebut, bukan langsung menvonis tidak bersalah,” ungkap Kajari Abdur Kadir kepada wartawan.

Tambah Kajari, hanya Ramli Bahar yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, sedangkan Safrial tidak mengajukan banding justru memilih diam saja.

Karena kasus Ramli Bahar dan Safrial ini satu paket, maka Pengadilan Tinggi memutuskan tidak bersalah kepada keduanya. “Untuk itu, kita (Jaksa) mengajukan kasasi untuk keduanya juga,” ujarnya.

Terakhir, Kajari Abdur Kadir akan terus melakukan penyelidikan untuk pengembangan kasus Alkes tersebut. Pihaknya akan memburu tersangka lain yang terlibat dalam kasus itu.

“Memang putusan MA telah menjatuhi hukuman untuk dua tersangka, namun proses penyelidikan kita belum berakhir dan akan terus berlanjut untuk pihak lain yang terlibat dalam kasus Alkes ini,” sebutnya.

Disamping itu, Abdur Kadir juga masih menunggu lima kasus tunggakan yang masih berada di MA. “Kelima kasus tersebut masih kita tunggu putusannya, karena memang belum kita terima hingga sekarang ini petikan putusan itu,” demikian pungkasnya. (Rizal)

Comments
To Top