Hukum

Aceh Jaya Miliki Qanun Hutan Adat Mukim

DPRK Aceh Jaya Menetapkan Qanun Hutan Adat Mukim, Jumat 3 November 2017

ACEHTERKINI.COM | Kabupaten Aceh Jaya sudah menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tentang Hutan Adat Mukim menjadi qanun melalui Sidang Paripurna DPRK Aceh Jaya, Jumat 3 November 2017.

Ketua DPRK Aceh Jaya, Musliadi Z mengatakan, Qanun Hutan Adat Mukim ini memberikan kepastian status dan kepastian hukum atas kawasan hutan adat mukim di Kabupaten Aceh Jaya.

“Selanjutnya kita harapkan adanya motivasi dan pasrtisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan adat mukim yang sekaligus melindungi eksistensi hutan adat mukim di Kabupaten Aceh Jaya,” kata Musliadi.

Dalam Sidang Paripurna itu, DPRK Aceh Jaya menetapkan dua qanun lainnya yaitu, Qanun Tentang Pemuda Gampong, dan Qanun Tentang Retribusi Usaha Perikanan di Aceh Jaya.

Qanun Hutan Adat Mukim di Aceh Jaya diprakarsai ole mantan Bupati Aceh Jaya, Ir. Azhar Abdurrahman yang kini menjabat sebagai staf khusus bupati.

Azhar mengatakan keberadaan qanun ini memberikan peluang pengelolaan kawasan hutan yang lebih luas kepada masyarakat. Sehingga memberikan dampak ekonomi dan mengangkat kesejahteraan masyarakat hukum adat Kabupaten Aceh Jaya.

Senada dengan Azhar, Bupati Aceh Jaya, Drs. T. Irfan TB mengharapkan agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberi manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.

“Saat ini kita melihat kawasan hutan terhimpit oleh izin perkebunan dan tambang, sehingga Qanun Hutan Adat Mukim ini adalah untuk memberikan perlindungan dan status yang mengukuhkan hutan adat mukim di Aceh Jaya,” ujar Drs. T. Irfan TB.

Hutan adat mukim kata Irfan, memiliki fungsi sarana penyedia sumber kehidupan. Sebagai penyedia cadangan air yang baik tidak tergantikan.

Dengan ditetapkannya Qanun Tentang Hutan Adat Mukim ini, sejumlah Fraksi di DPRK Aceh Jaya mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya segera menetapkan wilayah dan batas, dan menyelesaikan semua konflik batas antar mukim. [Ril]

 

Comments
To Top