Ekonomi

Proyek Pembangunan Pasar Modern di Abdya Putus Kontrak

Gambar Ilustrasi

ACEHTERKINI.COM | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim dan LH) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) secara resmi memutuskan kontrak proyek multiyears Pembangunan Pasar Modern yang menelan anggaran sebesar Rp58 miliar sumber Otonomi Khusus (Otsus) APBK tahun 2016 dan 2017.

Pemutusan kontrak terhadap PT. Proteknika Jasapratama selaku kontraktor pelaksana, tertuang dalam surat pemutusan kontrak nomor 644/516/2017, tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkim dan LH Abdya melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinas dimaksud.

Pembangunan Pasar Modern dengan nomor kontrak 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 tanggal 29 Februari 2016, terhitung hingga tanggal 31 Agustus 2017 progresnya masih mencapai 26,92 persen, seharusnya progres tersebut telah mencapai 73,40 persen dan terjadi deviasi sebesar 46,48 persen.

Maka dengan itu, PPK Dinas Perkim dan LH Abdya memutuskan kontrak dikategorikan kesalahan penyedia jasa akibat ketidaksanggupan menyelesaikan pembangunan pasar modern.

Kepala Dinas Perkim dan LH Abdya, Azhar Anis ST, Senin (2/10/2-17) mengatakan, pemutusan kontrak tersebut mengacu pada pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa. Ketentuan pemutusan kontrak di Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Point B.6 dari kontrak nomor 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 tanggal 29 Februari 2016.

Berdasarkan hal tersebut, PPK Dinas Perkim dan LH sebagai pihak pertama dari kontrak tersebut melakukan pemutusan kontrak. Pekerjaan yang telah dilakukan akan dibayar sesuai prestasi pekerjaan (sesuai ketentuan kontrak).

Batas waktu yang diberikan untuk melakukan pemindahan bahan, alat dan tenaga kerja, selambat-lambatnya pada hari Senin (2/10/2017) hari ini.

“Yang kami jalankan, sesuai dengan aturannya yakni tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam pekerjaan itu, deviasi sudah mencapai 46,48 persen. Mengacu pada aturan, wajib diputuskan kontrak.” kata Azhar.

PPK saat itu sudah dua kali melayangkan surat teguran, namun tidak terjadi pemutusan kontrak. “Pasca adanya temuan jumlah besi pada pondasi, maka perlu dilakukan audit terlebih dahulu, karena yang kita takutkan bangunan itu akan ambruk dan kami menjadi sasaran yang disalahkan nanti. Sebelum itu terjadi, maka perlu diwaspadai terlebih dahulu,” ujarnya singkat. (Rizal)

Comments
To Top