Layanan Publik

Masalah Tata Kelola Hutan Aceh, LSM MaTa Bertemu Bappeda

LSM MaTa menyerahkan masukan terkait tata kelola hutan dan Lahan kepada Pemerintah Aceh untuk dapat dipertimbangkan dalam RPJM Aceh 2017-2022

Istimewa

ACEHTERKINI.COM | Terkait tata kelola hutan dan lahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh yang tengah disiapkan Pemerintah Aceh, LSM Mata mengadakan diskusi terarah dengan Kepala Bappeda Aceh, Kamis (12/10/2017).

Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa), Alfian melalui Koordinator Bidang Kebijakan Publik, Hafidh mengatakan, MaTa memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda terkait tata kelola hutan dan lahan.

“Masukan-masukan ini diharapkan dapat diakomodir oleh Pemerintah Aceh dalam RPJM Aceh 2017-2022 yang ditargetkan selesai Oktober 2017 ini,” kata Hafidh.

Kata Hafidh, ada lima poin penting yang kami sampaikan untuk dipertimbangkan agar masuk dalam program pembangunan Pemerintah Aceh ke depan, yaitu soal pengamanan dan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, transparansi, pencegahan dan penanganan konflik tenurial dan kelima adalah soal perhutanan sosial dan reforma agraria.

Lima poin ini menyikapi adanya masalah-masalah dan temuan terhadap tata kelola hutan dan lahan di Aceh. Menurut Hafidh, poin pertama misalnya karena muncul dari persoalan laju deforestasi hutan Aceh dan kurangnya sumber daya dan anggaran perlindungan hutan. Kemudian kasus pembalakan liar dan pemburuan satwa masih intens terjadi.

“Soal penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut belum berjalan cukup baik, justru kasus demi kasus masih terus meningkat di Aceh,” kata Hafidh.

Belum lagi munculnya isu pencemaran lingkungan yang masih terus terjadi. Proses rehabilitasi hutan dan lahan yang dinilai belum baik, juga minimnya keterlibatan masyarakat untuk menyelamatkan hutan.

Poin ketiga adalah transparansi, ini didorong karena selama ini masalah kualitas pelayanan informasi publik di Aceh masih sangat rendah. “Untuk akses informasi dan data kepada lembaga publik hampir semuanya harus berakhir pada sengketa di Komisi Informasi Aceh,” kata Hafidh. [Edi]

To Top