Pendidikan

Gaji Belum Dibayar, Guru Kontrak Daerah Tuntut Pemerintah Aceh

Gaji belum dibayar, puluhan guru kontrak daerah menggelar aksi dan berharap Pemerintah Aceh mendesak kabupaten kota agar mengalokasi anggaran dalam APBK Perubahan dan mengeluarkan SK guru kontrak, Senin 23 Oktober 2017

ACEHTERKINI.COM | Puluhan guru kontrak yang bertugas di SD dan SMP dari 15 kabupaten kota di Aceh menggelar aksi menuntut Pemerintah Aceh agar membayar 10 bulan gaji terhitung sejak Januari – Oktober 2017. Aksi tersebut digelar di Banda Aceh, Senin (23/10/2017).

Koordinator Lapangan, Husaini Bantasyam mengatakan, guru kontrak dan guru baca tulis Quran di Aceh terzalimi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pelimpahan wewenang pengelolaan SMA/SMK dan SLB ke pemerintah provinsi dan TK/SD/SMP ke pemerintah kabupaten kota.

“Sebelumnya gaji kami dibayar oleh pemerintah provinsi, tapi setelah aturan itu berlaku, nasib kami menjadi tidak jelas. Gaji kami tidak dibayar oleh kabupaten kota walaupun ada surat edaran dari gubernur,” kata dia.

“Sampai saat ini kami masih mengajar, ini tanggungjawab kami sebagai pendidik, walaupun 10 bulan gaji belum dbayar oleh pemerintah,” kata Husniati yang juga sebagai Sekretaris Kobar GB Aceh.

Para guru mendesak Pemerintah Aceh agar meminta bupati dan walikota menerima keberadaan guru kontrak daerah sesuai Surat Edaran Gubernur Aceh terkait pelimpahan kewenangan pengelolaan guruTK/SD/SMP ke kabupaten kota.

Pemerintah Aceh juga diminta mendesak bupati dan walikota agar mengalokasikan anggaran dalam APBK Perubahan 2017 serta mengeluarkan SK kepada para guru kontrak daerah.

Tuntutan para guru ini didengar oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Kemudian perwakilan dari para guru diajak bertemu Irwandi Yusuf di Kantor Gubernur Aceh. Sementara para guru lainnya menunggu hasil pertemuan di seputaran Masjid Oman, Lamprit.

Hasil pertemuan itu Irwandi Yusuf berjanji akan menampung harapan dari para guru kontrak tersebut. Irwandi memanggil Sekda Aceh dengan harapan tuntutan para guru kontrak ini menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Kita akan evaluasi seluruh persoalan tersebut dan akan kita masukkan dalam APBK 2018,” kata Sekda Aceh, Dermawan dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan itu juga dihadiri Asisten III Setda Aceh, Kamaruddin Andalah. Pemerintah Aceh berjanji akan memanggil bupati dan walikota yang daerahnya belum memenuhi hak guru kontrak dan guru baca tulis Quran.

“Kita akan menyurati bupati dan walikota dan juga dinas pendidikan untuk menegaskan persoalan hak tenaga pendidik,” kata Kamaruddin Andalah. [Edi]

To Top