Politik

Aceh Untung Kalau Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA Dicabut

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Mahkamah Konstitusi, Selasa (24/10/2017)

Foto | Mahkamah Konstitusi

ACEHTERKINI.COM | Pencabutan pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) akibatnya berlakunya Pasal 571 huruf (d) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum akan menguntungkan bagi Aceh.

Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin pada sidang perkara nomor 66/PUU-XV/2017 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/10/2017).

Dilansir dari laman MK, Kamis (26/10/2017) Safaruddin selaku pihak terkait menjelaskan, pencabutan pasal tersebut justru menguntungkan daerah Aceh. Terutama, lanjutnya dalam hal penghematan pengeluaran yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan.

Kata Safaruddin, pasal-pasal dalam UUPA tersebut dinilai sudah ketinggalan zaman. “Perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru sehingga lebih mengikuti dinamika yang ada di masyarakat,” kata Safaruddin.

Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 diajukan Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin pada 6 September 2017. Pemohon mengajukan keberatan dengan pencabutan Pasal 57 yang menjelaskan keanggotaan dan masa kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menjelaskan tentang Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh akibat berlakunya Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menurut Safaruddin, keberadaan pemohon sebagai anggota DPR Aceh yag menggugat norma a quo menunjukkan ketidakkompakkan Pemerintah Aceh, baik antara gubernur dan jajaran pemerintah daerah Aceh.

“Ketidakhadiran gubernur dalam perkara ini menunjukkan dukungannya atas berlakunya pasal a quo tersebut,” kata Safaruddin di hadapan sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan persidangan akan dilanjutkan pada Senin, 13 November 2017 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pemohon. [Firman]

Comments
To Top