Sosial

UUPA Dikebiri, Masyarakat Aceh Belum Kompak

Azhar Abdurrahman

Foto | Arif

ACEHTERKINI.COM | Sampai saat ini butir-butir yang tertuang dalam perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI melalui MoU Helsinki belum semuanya terealisasi. Justru pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 206 Tentang Pemerintahan Aceh yang menjadi bagian dari MoU satu-satu dicabut oleh Pemerintah Pusat.

“Masalah ini menunjukkan masyarakat Aceh belum kompak dan belum bersatu,” kata Eks Kombatan GAM wilayah Meureuhom Daya, Azhar Abdurrahman pada acara launching dan bedah buku Sang Kombatan di Gedung Sutan Selim II Banda Aceh, Senin (25/9/2017) sore.

Azhar menuturkan Sang Kombatan adalah prajurit, kombatan harus tunduk kepada perintah komando. “Bagi kami eks kombatan (sebutan setelah berdamai) ini tetap tunduk pada Panglima, layaknya prajurit patuh pada komandan,” kata Azhar yang juga mantan anggota Team Joint Security Committee (JSC).

Sejak 2007, eks Kombatan GAM mulai memimpin Aceh, namun sampai saat MoU belum terealisasi, bahkan butir-butir belum semua di undang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA), justru saat ini satu-persatu butir UUPA dicabut oleh Pemerintah Pusat.

“Ini membuat tujuan MoU Helsinki menjadi Golput karena kita belum kompak dan belum bersatu. Retaknya persatuan di Aceh karena munculnya egosektoral dari berbagai kalangan,” kata mantan Bupati Aceh Jaya ini.

Kenang Azhar, anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dulu memperjuangkan Aceh tidak terkotak-kotak, namun pasca perdamaian ini timbul saling tidak percaya dan sekarang perjuangan Aceh seakan-akan tidak ada arti lagi di mata beberapa oknum elit politik.

“Karena ini, jangan salah GAM dengan kondisi Aceh saat ini,” demikian Azhar Abdurrahman. [Arif]

To Top