Layanan Publik

Tim Surveyer Kemenkes Nilai Pelayanan Puskesmas di Abdya

Gambar Ilustrasi

ACEHTERKINI.COM | Tim surveyer akreditasi Puskesmas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan penilaian Standar Pelayanan Puskesmas di wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (25/9/2017). Penilaian itu meliputi administrasi manajemen Puskesmas, sistim manajemen dan sistem pelayanan Puskesmas.

Informasi yang diperoleh wartawan, tim Kemenkes menilai sejumlah Puskesmas di Abdya, terkait apakah sudah sesuai dengan standar akreditasi atau masih perlu ditinjau ulang kembali sesuai dengan hasil verifikasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Aceh didampingi Dinkes Abdya.

Diketahui, tahapan penilaian untuk tahun 2017, pada bulan Agustus lalu terlaksana di Puskesmas Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa selama tiga hari. Selanjutnya, Tim Kemenkes yang diketuai Abdul Kadar menilai kelayakan di Puskesmas Manggeng mulai Senin (25/9/2017) sampai Rabu (27/9/2017) besok.

Selanjutnya tim juga akan menilai Puskesmas Blangpidie pada Kamis (28/9/2017) sampai Sabtu (30/9/2017) nanti. Kemudian, pada bulan Oktober mendatang dinilai Puskesmas Susoh dan Kuala Batee.

“Dalam tahun ini kita mengusulkan sebanyak lima Puskesmas untuk dinilai oleh Tim dari Kemenkes RI, dan pada tahun 2018 sampai 2019 akan kita usulkan untuk sejumlah Puskesmas lainnya,” kata Kepala Dinkes Abdya, Anwar Daud SH.

Kata Anwar, penilaian untuk memenuhi akreditas ini meliputi tiga tahap, yaitu kelompok kerja pokja satu Administrasi Manajemen Puskesmas, pokja dua Upaya Kesehatan Masyarakat dan pokja tiga Upaya Kesehatan Perorangan.

Sebelumnya sudah ada penilaian dari tim pendamping kabupaten dan provinsi yang telah dilaksanakan sejak bulan Maret lalu, dan pada hari ini Senin (25/9/2017) ini, giliran Tim Surveyer Akreditasi Puskesmas Kemenkes RI, melakukan penilaian.

“Puskesmas yang terakreditasi merupakan satu regulasi baru dari Kemenkes dan semua Puskesmas harus sudah terakreditasi sampai tahun 2019, yang mengacu pada Undang Undang Permenkes 75 tahun 2014 dan Undang Undang No 46 tentang Akreditas FKPP,” terang Anwar.

Lanjutnya, apabila tidak terakreditasi, maka tidak ada pengakuan dari Kementerian Kesehatan dan tidak bisa bekerjasama dengan BPJS.

“Nantinya tim penilai dari Kemenkes akan mewawancarai dengan lintas struktur yaitu Kepala Desa (keuchik) dan kader-kader kesehatan di setiap Desa akan dimintai waktunya untuk di wawancarai terkait pelayanan di tiap Puskesmas,” tuturnya.

Terkait dengan penilaian itu, Kadinkes Anwar optimis kalau sejumlah Puskesmas yang telah diusulkan tersebut akan mendapatkan akreditasi dari Kemenkes RI. “Kita akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan disejumlah puskesmas agar lebih baik dari sebelumnya. Semoga saja akreditasi itu akan terkabulkan,” demikian harapnya. (Rizal).

Comments
To Top