Hukum

YARA: PNS Terlibat Korupsi Harus Dipecat

Ketua YARA Abdya, Miswar, SH

Foto | Rizal

ACEHTERKINI.COM | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) segera melakukan pemecatan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang pernah terlibat dalam kasus korupsi dan sudah berstatus hukum tetap.

Dimana, sebelumnya Badan Kepegawaian Negera Republik Indonesia (BKN-RI) telah memblokir nomor induk pegawai (NIP) Drs M Hanafiah AK SH MM yang saat ini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan SetdakabAbdya. Termasuk Drs Ihsan A Majid yang saat ini menjabat sebagai Kasi Keluarga Berencana Sejahtera Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4).

“Kami melihat keduanya masih aktif bertugas sebagaimana posisi jabatannya. Untuk itu kita mendesak Pemkab Abdya segera mengeluarkan surat pemecatan sesuai dengan surat BKN RI. Hal itu juga berlaku terhadap PNS lainnya yang terlibat dengan kasus korupsi karena jabatannya,” kata Ketua YARA Perwakilan Abdya Miswar SH, Kamis (3/8/2017).

Dikatakan Miswar, BKN cukup serius dengan keputusannya, jadi tidak perlu lagi harus dipertahankan. Dan itu tidak hanya untuk kedua pejabat dimaksud, akan tetapi terhadap seluruh PNS yang bertugas dan pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi juga harus dipecat.

Pemkab Abdya wajib menjalankan amanah UUD 1945 pasal 28 D (1) yaitu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Pemkab Abdya tidak boleh memperlihatkan ketidakadilan di depan hukum dengan memecat dua orang tersebut, maka harus diberhentikan semua PNS yang pernah tersandung kasus korupsi dan telah ada vonis hakim yang inkracht.

“Jika Pemkab Abdya tidak melakukan hal tersebut, pihaknya akan melakukan upaya hukum terhadap Drs M Hanafiah AK SH MM dan Drs Ihsan A Majid serta kami akan meminta pertanggungjawaban Pemkab Abdya dihadapan pengadilan yang dijamin oleh Undang-Undang,” ujarnya singkat

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya, Edi Daryanto SE, mengakui kalau kedua pejabat tersebut masih aktif bertugas sebagaimana biasanya. Hanafiah masih menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya dan Isan A Majid juga tercatat sebagai Kasi Kasi Keluarga Berencana Sejahtera pada DPMP4 Abdya.

Kedua pejabat tersebut, kata Edi, masih menunggu surat keputusan pemberhentian dari Bupati Abdya. Saat ini sedang dalam proses pengusulan yang ditujukan kepada Sekda Abdya dan diteruskan kepada Bupati. Setelah itu Bupati akan memerintahkan untuk memberhentikan dalam surat keputusan pemberhentian sehingga segala data kepegawaian yang menyangkut dengan kedua pejabat itu akan terhapus termasuk semua hak dan kewajibannya sebagai PNS. (Rizal)

To Top