Sosial

Walikota Sabang Terpilih Minta Kutipan Dana di KM Nol Indonesia Dihentikan

Nazaruddin, Walikota Sabang terpilih

Foto | M. Rizal

ACEHTERKINI.COM | Walikota Sabang terpilih, Nazaruddin meminta Dirjen KSDA menghentikan kutipan dana di Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Weh Kilometer Nol Indonesia. “Ini sangat memberatkan pengunjung,” kata Nazaruddin, Selasa (22/8/2017) malam.

Dalam konperensi pers di Museum Coffee, Selasa malam, Nazaruddin menegaskan kutipan dana yang dilakukan oleh BKSDA itu tidak ada koordinasi dengan pemerintah.

Berita Terkait: Tarif Masuk Taman Wisata Pulau Weh Sabang Kagetkan Warga

“Kita berharap BKSDA menghentikan kutipan dana tersebut dan mari kita duduk bersama supaya tidak timbul kesalahpahaman,” kata Nazaruddin yang turut didampingi Asisten II Pemko Sabang, Sekretaris Dinas Pariwisata Sabang, Sekretaris Bappeda Sabang, Kepala Humas, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kota Sabang.

Menurut Nazaruddin pengutipan dana itu dilakukan di lokasi jalan negara yang telah memiliki perjanjian kerjasama peningkatan daerah milik jalan (DMJ) dan renovasi tugu kilometer nol indonesia di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Weh.

“Sebaiknya pihak KSDA meninjau kembali aturan pengutipan dana tersebut, kutipan ini sangat memberatkan pengunjung,” kata Nazaruddin.

Sementara itu Kepala Humas Pemerintah Kota Sabang, Abdullah mengatakan, belum pernah ada sosialisasi terkait pengutipan dana tersebut oleh BKSDA.

Pamlet Tiket Masuk Taman Wisata Alam TWA Pulau Weh Sabang. [Foto : M. Rizal]

“Kami mengetahuinya dari masyarakat, bahwa ada kutipan dana oleh BKSDA tanggal 17 Agustus 2017 di jalan menuju Kilometer Nol Indonesia, lalu pimpinan kami mempelajari dan akhirnya menggelar konperensi pers, Selasa (22/8/2017) malam di Museum Coffee,” kata Abdullah.

Hasil dari komperensi pers itu, kata Abdullah adalah meminta agar BKSDA menghentikan kutipan dana retribusi sampai ada regulasi yang komprehensif agar tidak tumpang tindih dengan Pemerintah Kota Sabang.

“Pemko Sabang ingin duduk bersama pihak-pihak terkait dengan melibatkan DPRK Sabang untuk membahas persoalan tersebut,” demikian Kepala Humas Pemerintah Kota Sabang, Abdullah.

Menanggapi permintaan ini, Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo mengatakan, sosialisasi sudah dilakukan dengan BPKS dan Pemerintah Kota Sabang pada Desember 2016 lalu.

“Perwakilan masyarakat, Dinas Pariwisata, dan Pemko hadir pada sosialisasi tentang rencana pemungutan PNBP di TWA Pulau Weh sesuai amanat PP 12 tahun 2014, saat itu tidak ada yang keberatan dari para peserta, termasuk dari BPKS,” ujar Sapto.

Berita Terkait: Petugas Loket TWA Sabang Diberikan Seragam dan Identitas

Pemungutan PNBP ini kata Sapto juga dilakukan dengan semua kawasan konservasi di Indonesia.

Menurut Sapto kalau memang ada keberatan penerapan PP 12 Tahun 2014 itu, sebaiknya disampaikan secara resmi melalui surat, bukan dengan membuat opini di media.

“Untuk sementara ini kami hentikan kutipan PNBP tersebut, karena ada perintah lisan dari Polres Sabang setelah anggota BKSDA diperiksa dengan dugaan Pungli. Bahkan tiket, bonggol tiket dan uang hasil pemungutan PNBP juga masih diamankan Polres,” ujar Sapto Aji Prabowo.

“Kami akan berkomunikasi dengan BPKS dan Pemerintah Kota Sabang untuk mencari solusi dan memberikan pemahaman terkait hal ini,” demikian Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo. [M. Rizal/Firman]

To Top