Hukum

Korupsi Rehab Damkar, Mantan Kepala BPBK Abdya Ditahan

Kasi Pidsus Kejari Blangpidie, Irfan Hasyri HDL SH

Foto | Rizal

ACEHTERKINI.COM | Jusbar, mantan Kepala Badan Penanggunalangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Barat Daya (Abdya) dalam jangka waktu satu tahun harus menginap di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas III Blangpidie karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi Rehab Berat Armada Pemadam Kebakaran (Damkar) pada tahun 2013 lalu yang merugikan negara lebih kurang seratus juta rupiah.

Putusan vonis terhadap Jusbar, tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh, nomor 11/PID.SUS/TPK/2017/PN Bna. Jusbar harus menjalani hukuman selama satu tahun penjara denda Rp.50 juta atau subsider 2 bulan kurungan.

Putusan sidang itu berlangsung pada Rabu (2/8/2017) yang dibacakan oleh Hakim Ketua, Deny Syahputra SH MH, didampingi Hakim Anggota Faisal Mahdi SH MH dan Dr H Edwar SH MH bersama Panitra Pengganti Samuin SH juga dihadiri Irfan Hasyri SH selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Abdya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Abdya, Abdur Kadir SH MH melalui Kasi Pidsus, Irfan Hasyri HDL SH, Jumat (18/8/2017) mengatakan, proses penahanan Jusbar telah berlangsung pada Rabu (16/8/2017) lalu.

Dalam hasil persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jusbar terbukti bersalah dan harus menjalani hukumannya selama satu tahun di LP Kelas III Blangpidie.

“Saat itu juga, kita lansung mendampingi Jusbar menuju LP Kelas III Blangpidie untuk mejalani masa tahanannya,” kata Irfan kepada wartawan di ruang kerjanya.

Pada kasus itu, Jusbar bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPBK Abdya. Damkar yang direhab yakni merk Mersedes Banz MB 700 ATL (PK01) nomor polisi BL 7740 C dengan nomor rangka MHL68400431L002193 dan nomor mesin 38490760275100.

Kemudian merk Hino Ranger 7D (PK 04) Nopol B 8077 XX dengan nomor rangka FF173A-30085 dan nomor mesin EH 700-152680.

“Dalam kasus ini, Jusbar telah menyalahi wewenang dia sebagai Kepala BPBK, sehingga Negara harus dirugikan seratusan juta lebih,” ungkap Irfan.

Dalam berkas dokumen perkara, Jusbar terbukti telah melakukan penyimpangan dengan melakukan belanja fiktif rehab mesin dua unit damkar tersebut. dimana, proyek tersebut dikerjakan oleh CV Wirtama Jaya Perkasa dengan nomor surat perintah kerja 360/02/SP-PL/BPBK-01/2013 dan nomor kontrak 360/02/SP-PL/BPBK-01/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang akan berakhir pekerjaan pada tanggal 1 September 2013.

Proyek tersebut menelan biaya sebesar Rp.484 juta lebih sumber Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). Untuk Damkar merk Mersedes Benz harus diselesaikan 21 item pekerjaan, sedangkan untuk Hino Ranger sebanyak 20 item pekerjaan.

Dalam perjalanan kasus itu, pihak Jaksa telah memanggil 10 saksi ditambah 2 saksi dari Inspektorat dan Ahli Mesin dari Banda Aceh.

“Atas nama Kajari, kami ingatkan kepada para pengguna anggaran untuk berhati-hati. Jika ada keraguan dalam menjalankan wewenang, silahkan konsultasi dengan kami karena kita juga punya fungsi pengawasan hukum dalam hal itu,” demikian Irfan. (Rizal)

To Top