Ekonomi

Kajari Abdya Ingatkan Keuchik Tidak Korupsi

152 Kepala Desa Mengikuti Sosialisasi Dana Desa di Kantor Kejaksaaan Negeri Abdya, 24 Agustus 2017

Foto | Rizal

ACEHTERKINI.COM | Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kajari Abdya), Abdur Kadir SH MH mengultimatum kepada para Kepala Desa (keuchik) di Kabupaten Abdya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pasalnya, banyak terdapat contoh kasus yang telah menjerat beberapa kepala desa di Indonesia harus berurusan dengan pihak hukum karena melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana desa.

Hal itu disampaikan Kajari Abdya Abdur Kadir dalam acara sosilisasi dana dan Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) yang dilaksanakan selama dua hari berturut-turut di Aula Kantor Kejari Abdya, Kamis (24/8/2017) dan akan berakhir Jum’at (25/8/2017).

“Jumlah dana miliaran rupiah itu tidak sedikit, jadi perlu dengan kehati-hatian untuk mengelolanya agar tidak disalahgunakan. Segala aturan sudah ada, kepala desa tinggal mematuhi aturan itu saja tidak boleh melenceng dari jalur yang sudah ditentukan,” ujar Abdul Kadir.

Menurut catatan yang diterima Kejari Abdya, dana desa untuk Abdya tahun 2017 yang bersumber dari APBN sebesar Rp116 miliar ditambah Rp47 miliar dari APBK sebagai perimbangan, dan yang sudah terserap sekitar Rp88 miliar.

“Kita berharap, pada tahap dua nanti kepala desa dapat memacu progres pekerjaan hingga berakhir dalam tahun 2017,” kata Kajari Abdur Kadir dihadapan 152 kepala desa yang berhadir.

Target TP4D, lanjut Kajari, untuk mengawasi proses pembangunan yang menggunakan uang negara. Pihaknya berharap, seluruh desa di Abdya dapat segera mencairkan dana tersebut secara keseluruhan tidak ada kata terlambat.

“Kalau mengenai persoalan hukumnya, kita membuka ruang agar kepala desa dapat berkonsultasi dengan kami melalui Kasi Intel Kejari Abdya,” ungkapnya dalam sosialisasi yang turut dihadiri Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT.

Sebelum membuka sosialisasi tersebut, Kajari Abdur Kadir, menjelaskan, TP4D ini untuk mencegah terjadi penyimpangan, intinya agar kepala desa tidak masuk dalam ranah hukum.

“Yang terpakai untuk pembangunan ini merupakan uang rakyat, jadi pergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pemberdayaan rakyat,” kata Kajari Abdya.

Kemudian, Abdul Kadir mengingatkan jangan sampai dana desa ini menjadi ladang bagi kepala desa untuk memperkaya diri.

Hindari juga pertentangan yang didasari akibat kepentingan. “Perlu kami tekankan, kalau ada pihak tertentu yang menginterpensi kepala desa, segara laporkan. Saya menjamin, TP4D dalam hal ini netral dan independen,” ujarnya.

Terakhir, Kajari menyebutkan, sosialisasi ini bukan hanya di Abdya saja, namun juga serentak di seluruh Indonesia bagi yang mengelola dana desa. “Sekali lagi kami ingatkan, gunakan jabatan itu sebaik-baiknya, jangan sampai jabatan itu akan menjadi sebuah musibah bagi kita sendiri,” demikian tambahnya.

Disamping itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Ruslan Adli secara singkat menyampaikan, semoga saja dengan sosialisasi ini, kepala desa mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman hukum sehingga tidak menyimpang dengan apa yang sudah ditetapkan.

“Kita mengapresiasi sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kejari Abdya, agar para kepala desa tidak awam dalam menerjemahkan tentang tatanan hukum yang berlaku dalam mengelola dana desa,” tuturnya singkat. (Rizal)

To Top