Politik

Jufri Absen, Paripurna Akhir Masa Jabatan Bupati Abdya Ditunda

Suasana Sidang Paripurna LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupatu Abdya di DPRK setempat, Selasa 8 Agustus 2017

Foto | Rizal

ACEHTERKINI.COM | Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Zaman Akli terpaksa menskors dua kali acara Rapat Paripurna tentang Rekomendasi DPRK terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati Abdya periode 2012-2017 karena Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin tidak hadir.

Hal itu disampaikan Zaman Akli setelah adanya hasil kesepakatan bersama dari sejumlah anggota DPRK pada rapat paripurna rekomendasi DPRK terhadap LKPJ-AMJ Bupati Abdya dan rapat penutupan LKPJ-AMJ Bupati Abdya periode 2012-2017 di Aula Gedung DPRK setempat, Selasa (8/8/2017).

Zaman Akli menyampaikan, sesuai dengan aturan yang berlaku, Bupati harus menghadiri LKPJ-AMJ untuk menyampaikan realisasi kinerjanya selama 5 tahun menjabat.

“Berhubung Bupati Jufri tidak hadir, sesuai tata tertib (tatib) DPRK, kami selaku pimpinan rapat menskors sampai Bupati Abdya hadir hingga 15 menit,” katanya.

Setelah mencabut skors selama 15 menit, Akli mengatakan, Bupati Jufri tetap tidak mau hadir dengan alasan, bahwa tidak ada aturan yang melarang kalau LKPJ-AMJ Bupati itu diwakili kepada Sekda. “Itu yang dikatakan oleh Bupati setelah kami konfirmasi,” sebutnya dihadapan para anggota dewan dan tamu undangan lainnya.

Disela menunggu kehadiran Bupati, salah satu snggota DPRK, Zurkarnain dengan lantang mengatakan, selama lima tahun dia menjadi bupati, mencari makan dan menghidupi keluarganya disini (red-Abdya), sudah sepatutnya hadir untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya selama lima tahun kepada rakyat.

“Kalau caranya seperti ini, berarti dia tidak bermoral. Jangan-jangan dia telah melakukan kesalahan sehingga takut menghadiri paripurna ini. Seharusnya bupati harus terbuka kepada rakyat,” singkatnya.

Anggota DPRK lainnya, Zul Ilfan menjelaskan, secara aturan harusnya LKPJ-AMJ Bupati disampaikan lansung oleh bupati itu sendiri.

“Sejauh hemat kami, tidak ada satupun undang-undang atau aturan yang mengatakan boleh diwakili, yang ada harus disampaikan bupati itu sendiri. Dia kan hanya menjelaskan kepada DPRK tentang kinerja selama lima tahun, setelah itu baru ada rekomendasi keputusan dari DPRK terima atau bersyarat,” ujarnya singkat.

Mendengar kedua masukan itu, ZamanAkli selaku pimpinan kembali meminta suara dari para anggota DPRK tentang kelanjutan rapat paripurna tersebut. Dengan suara bersama, DPRK Abdya tetap meminta agar rapat kembali diskors sampai Bupati Jufri hadir.

“Dengan demikian, rapat kita skors sampai Bupati Jufri bersedia hadir untuk menyampaikan LKPJ-AMJ selama lima tahun masa kerjanya kepada rakyat,” demikian Akli.

Dalam rapat tersebut, posisi Bupati Jufri diwakili Sekda Abdya Drs Thamren, yang juga turut dihadiri, Dandim 0110/Abdya Letkol Inf Puji Hartono SIP, Kapolres Abdya AKBP Andy Hermawan SIK MSc, Kajari Abdya Abdur Kadir SH MH, para asisten, para Kepala SKPK dan sejumlah tamu undangan lainnya. (Rizal)

To Top