Pendidikan

SMA Dikelola Provinsi, Bupati Aceh Jaya: Bagai Melihat Ikan dalam Akuarium

Bupati Aceh Jaya, Drs. T. Irfan TB

Foto | Arif

ACEHTERKINI.COM | Tahun 2017 pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mulai dikelola sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi. Segala sesuatu mulai dari anggaran, pengangkatan guru, pemilihan kepala sekolah ada di kewenangan provinsi.

Bupati Aceh Jaya, Drs. T. Irfan TB melihat persoalan ini ibarat melihat ikan dalam akuarium. “Hanya bisa melihat tanpa bisa menyentuh, sekalipun airnya keruh. Namun tidak dapat mengganti air dalam akuarium, begitulah perumpamaannya,” kata Irfan TB di acara lepas sambut Bupati Aceh Jaya di Pendopo Gunong Cumbok Kuala Meurisi, Senin (31/7/2017).

T. Irfan TB mengatakan, ada dua hal yang akan dihadapi nanti, yaitu tanggung jawab pengelolaan dana Otsus dan pengelolaan sekolah tingkat SMA/SMK sederajat dari yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten kota. Artinya wewenang kabupaten sudah berkurang.

Sebagaimana diketahui peralihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi.

Pemerintah kabupaten kota hanya mengelola SD dan SMP sederajat. Pengelolaan SMA oleh provinsi mulai diterapkan pada 1 Januari 2017.

Masalah ini juga sempat menuai gugatan hukum oleh Pemerintah Kota Blitar. Sehingga 19 Juli 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Walikota Blitar itu dan pengelolaan SMA/SMK tetap dilakukan oleh pemerintah provinsi. [Arif]

Comments
To Top