Layanan Publik

Pejabat Eselon II Empat SKPK di Abdya Kosong

ACEHTERKINI.COM | Sedikitnya empat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Aceh Barat Daya (Abdya) dilaporkan tidak memiliki pejabat eselon II yang menempati posisi sebagai Kepala Dinas (Kadis).

Hal itu dialami beberapa dinas dan badan dijajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) yang kosong pasca Kadis sebelumnya Drs H Sulaiman MM memasuki masa pensiun. Untuk jabatan Kadis di isi oleh Sekretaris sebagai pelaksana tugas (Plt).

Selanjutnya, Dinas Sosial (Dinsos) hingga saat ini masih dijabat oleh Sekretaris Satpol PP dan WH selaku Plt Kadis Sosial. Sedangkan Kadis lama Ir Adian Nur MSi telah dicopot oleh Bupati Jufri Hasanuddin karena dianggap tidak patuh terhadap atasan.

Kemudian Badan Keuangan Kabupaten, hingga saat ini belum ditempati oleh pejabat eselon II pasca ditinggal oleh Drs Thamren yang saat ini sudah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya. Untuk jabatan kepala badan ditunjuk salah satu Kabid dalam instansi dimaksud sebagai Plt.

Terakhir Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, juga belum ada pengganti sejak ditinggal pergi Zalsufran selaku Kadis. Jangankan Kadis untuk Plt saja belum ada yang ditunjuk oleh pimpinan daerah. Zalsufran sendiri diinformasikan telah pindah ke Provinsi pada Dinas Kominfo Provinsi Aceh.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya, Edi Daryanto SE secara terpisah membenarkan kalau sejumlah dinas dan badan tersebut belum ditempati pejabat eselon II. Pasalnya, belum ada perintah dari atasan untuk membuat surat keputusan tentang pergantian kepala SKPK baru sejak sejumlah pejabat tersebut pensiun, dicopot bahkan pindah tugas.

“Untuk jabatan Kadis, masih di Plt kan kepada pejabat eselon III dalam instansi dimasksud. Mengenai kapan akan dilakukan mutasi, kita belum bisa memastikan karena sesuai dengan arahan dari atasan,” tuturnya singkat.

Sementara itu, Sekda Abdya Drs Thamren yang dihubungi wartawan, Jumat (7/7/2017) membenarkan bahwa ada dinas dan badan yang hingga saat ini masih dijabat oleh Plt. Pihaknya mengaku belum bisa memastikan kapan dinas dan badan itu akan ditempati pejabat eselon II, karena belum ada izin dari gubernur untuk melakukan mutasi.

“Sesuai dengan aturan, bahwa bupati tidak bisa melakukan mutasi tanpa seizin dari gubernur. Artinya, kita tidak bisa memastikan kapan akan ditempati pejabat eselon II, karena harus ada izin dulu,” terangnya.

Lanjut Thamren, pihaknya sudah pernah melayangkan permohonan kepada gubernur untuk melakukan mutasi, akan tetapi keinginan itu belum terkabulkan. “Bisa jadi mutasi nanti akan dilakukan oleh bupati yang akan datang.

Kalau untuk Dinas Kominfo dan Persandian sudah kita tunjuk Plt kepada Sekretaris MPD,” ujarnya singkat. (Rizal)

To Top