Hukum

Dipecat BKN, Dua Pejabat Abdya Masih Aktif Bertugas

Foto | Ilustrasi

ACEHTERKINI.COM | Meski Badan Kepegawaian Negera Republik Indonesia (BKN-RI) sudah melayangkan surat pemberhentian (pemecatan) terhadap dua pejabat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), namun kedua pejabat dimaksud masih aktif bertugas sebagaimana biasanya.

Dalam surat BKN yang ditujukan kepada Bupati Abdya, nomor F.IV 26-30/V 68-1/39 tanggal 9 Juni 2017 perihal tindak lanjut PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yakni Drs. M Hanafiah AK SH MM yang saat ini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya dinyatakan berhenti tidak dengan hormat sebagai PNS.

Kemudian Drs. Ihsan A Majid yang saat ini menjabat sebagai Kasi Keluarga Berencana Sejahtera Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya juga dinyatakan berhenti dalam surat dimaksud.

Kedua pejabat tersebut dipecat karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparutur Sipil Negara berlanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang menajemen PNS sesuai dengan pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Berita Terkait : BKN Blokir NIP Dua Pejabat Abdya Terkait Kasus Korupsi

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya, Edi Daryanto SE, Selasa (4/7/2017) mengemukakan, hingga saat ini kedua pejabat tersebut masih aktif bertugas sebagaimana biasanya yakni sebagai Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya dan Kasi Keluarga Berencana Sejahtera pada DPMP4 Abdya.

Dimana, kedua pejabat tersebut masih menunggu surat keputusan pemberhentian dari Bupati Abdya.

“Saat ini sedang dalam proses pengusulan yang ditujukan kepada Sekda Abdya dan diteruskan kepada bupati. Setelah itu bupati akan memerintahkan untuk memberhentikan kedua pejabat tersebut sehingga segala data kepegawaian yang menyangkut dengan kedua pejabat itu akan terhapus,” ungkapnya.

Dikatakan Edi, Drs. Hanafiah mulai diketahui kalau nomor induk pegawai (NIP) telah diblokir sejak bulan April 2017 lalu, sedangkan Drs Ihsan A Majid diketahui pada bulan Maret 2017.

“Saat itu ada salah satu pegawai yang akan mengusulkan pangkat, setelah dicoba memasukkan NIP Ihsan A Majid selaku atasan pegawai tersebut ternyata telah diblokir,” kilas Edi kepada wartawan diruang kerjanya.

Edi mengaku kalau pihaknya sudah tiga kali membuat surat yang ditujukan kepada BKN melalui Deputi Bidang SINKA dan Deputi Bidang Wasdelpeg di Jakarta. Akan tetapi harapan mereka sia-sia saja, pihak BKN tetap berpegangan dengan aturan yang berlaku.

“Kita bukan hanya sekedar mengirimkan surat permohonan klarifikasi atau sebagainya, malahan kita juga sudah mendatangi langsung pihak BKN yang juga ikut serta kedua pejabat Abdya yang telah terkena blokir tersebut,” kata Edi sembari memperlihatkan bukti foto visual kedatangannya bertemu langsung dengan Deputi yang membidangi masalah pegawai di BKN RI.

Dalam hasil pertemuan tersebut, tambah Edi, pihaknya meminta kepada BKN agar berkenan memberikan jatah pensiun kepada kedua pejabat itu sesuai dengan masa kerjanya, namun BKN tetap tidak mau bertoleransi terhadap hal itu. “Mereka (BKN) tetap pada pendiriannya, bahwa kedua pejabat tersebut harus diberhentikan,” tuturnya.

Disamping itu, Edi menyebutkan kalau kejadian yang dialami pejabat Abdya itu bukan yang pertama, akan tetapi ada sederet pejabat didaerah lain yang bernasib sama. “Bisa dipastikan semua pejabat yang sudah terjerat kasus korupsi atas jabatan yang diembannya akan diberhentikan dan sudah masuk dalam daftar sorotan pihak BKN,” demikian Edi Daryanto. (Rizal)

Comments
To Top