Layanan Publik

BKN Blokir NIP Dua Pejabat Abdya Terkait Kasus Korupsi

Sekda Abdya, Drs. Thamrin

Foto | Rizal

ACEHTERKINI.COM | Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) secara resmi memblokir nomor induk pegawai (NIP) dua pejabat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) akibat pernah tersandung kasus korupsi yang membuat kedua pejabat tersebut harus mendekam dibalik juruji besi.

NIP pejabat yang diblokir tersebut yakni Asisten Bidang Pemerintah SetdakabAbdya, Drs. M Hanafiah AK SH MM dan Kepala Seksi (Kasi) Keluarga Berencana Sejahtera Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Drs. Ihsan A Majid.

Informasi yang diterima wartawan, Senin (3/7/2017) menyatakan, kedua pejabat ini pernah tersandung kasus tindak pidana korupsi dan dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan pengadilan.

Kemudian juga diperkuat dengan surat BKN tanggal 6 Juni 2016 lalu, dimana Kepala BKN melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyebutkan Drs M Hanafiah AK SH MM dan Drs Ihsan A Majid telah dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 155/Pid.B/2011/PN.TTN 23 Februari 2012 telah melakukan tindak pidana korupsi.

Drs Hanafiah terjerat kasus korupsi pada saat masih menjabat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Abdya. Pengadilan menvonis dirinya dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan gudang sosial Abdya sumber dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2009 senilai Rp 800 juta.

Sementara, Drs Ihsan A Majid juga harus mendekam dibalik jeruji besi selama setahun karena terlibat dalam kasus yang sama. Dalam proyek tersebut, yang bersangkutan berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sekretaris Daerah Abdya, Drs. Thamrin secara terpisah kepada wartawan, membenarkan terkait keputusan BKN yang telah memblokir dua NIP pejabat Abdya. Pihaknya juga telah menempuh upaya lain agar kedua NIP pejabat Abdya yang telah diblokir untuk dapat dipulihkan kembali.

Sayangnya, upaya tersebut belum mendapat respon baik dari pihak BKN, sehingga kedua NIP mereka tidak bisa dipulihkan kembali tetap saja masih terblokir.

Pihak BKN beralasan, kalau kedua pejabat dimaksud pernah tersandung kasus korupsi di tahun 2012 lalu. secara kebetulan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum lahir.

Sekda Thamrin menilai, keputusan pemblokiran dan pemecatan kedua pejabat itu masih kurang tepat, sebab masih banyak pejabat lain di Aceh yang pernah tersandung kasus serupa namun NIP mereka tidak diblokir dan dipecat dari PNS. Meski demikian pihaknya akan tetap mematuhi dan mengikuti perintah dan aturan yang berlaku.

“Kami telah berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi pihak BKN tetap dengan keputusan semula,” demikian singkatnya. (Rizal)

To Top