Sosial

7562 PMKS di Abdya Belum Terima Dana Bansos

Gambar Ilustrasi

ACEHTERKINI.COM | Sebanyak 7.562 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dari kategori yatim, piatu, yatim piatu, cacat permanen, janda tanpa anak dan kepala keluarga sakit menahun belum menerima dana bantuan sosial (Bansos) selama dua triwulan dari bulan Januari-Juni tahun 2017.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Abdya, untuk kategori yatim berjumlah 2.827 orang, piatu 650 orang, yatim piatu 125 orang, cacat permanen 2.393 orang, janda tanpa anak sebanyak 372 orang dan kepala keluarga sakit menahun 1.195 orang yang tersebar di sembilan kecamatan dalam Kabupaten Abdya.

Kabid Rehabsos Dinas Sosial Abdya, Harnalis SKM, yang ditemui wartawan mengatakan, proses penyaluran tahun ini memang sedikit terlambat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pasalnya, dalam tahun ini terkendala dengan proses administrasi serta pendataan yang memakan waktu hingga mencapai bulan Juni.

“Rencananya, sebelum lebaran kemarin para PMKS sudah menerima dana Bansos yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing melalui Badan Keuangan Kabupaten. Karena terkendala dengan proses data dan administrasi, terpaksa harus direalisasikan pada akhir Juli ini,” katanya.

Meskipun begitu, lanjut Harnalis, pihaknya sudah memberitahukan hal itu melalui camat masing-masing wilayah. Ketika ada warga yang datang langsung ke Dinas Sosial juga diberitahukan hal yang sama.

“Kita tidak ada hak untuk menahan dana bantuan tersebut, begitu pendataannya selesai, langsung kita serahkan kepada Badan Keuangan untuk dilakukan proses lebih lanjut,” ungkapnya.

Dikatakan Harnalis, dengan proses yang cukup lama itu, para PMKS akan menerima dana bansos selama dua triwulan (6 bulan) dengan jumlah Rp100.000 per bulan.

Kendala lain, tambah Harnalis, terjadinya penambahan PMKS untuk Abdya dalam tahun ini. Dimana, pada tahun 2016 lalu jumlah PMKS sebanyak 6.963 orang, sedangkan tahun ini meningkat 599 orang menjadi 7.562 orang.

“Setiap tahun, kita melakukan update data dari para kepala desa (keuchik). Data PMKS yang kita terima tersebut harus disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA,” tambahnya.

Disisi lain, Harnalis berharap pihak Bank dapat membuat data best khusus untuk rekening para penerima bantuan tersebut, agar mempermudah pihak Dinas Sosial melakukan pengecekan ulang terhadap PMKS yang tidak tersalurkan dana.

“Maksudnya, rekening nasabah penerima bantuan tidak bercampur baur dengan nasabah umum yang ada pada Bank dimaksud. Tujuannya, kita akan mudah melakukan pengecekan jika ada rekening PMKS yang tidak tersalurkan dana bantuan sehingga akan di verifikasi ulang kembali,” demikian sambungnya. (Rizal)

 

Comments
To Top