Hukum

Tergugat Tidak Hadir, Sidang Perdana Panwaslih Lawan Bupati Ditunda

Sidang Perdana Gugatan Panwaslih Melawan Bupati Aceh Singkil di PN Singkil, Senin (12/6/2017)

Foto | Jamaluddin

ACEHTERKINI.COM | Pengadilan Negeri (PN) Singkil mulai menggelar sidang perdana gugatan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Singkil terhadap Bupati Aceh Singkil, H.Safriadi, SH, Seulanyan (12/6/2017).

Sidang perdana gugatan perdata dengan register perkara nomor: 7.pdt.G/2017/PN-SKL itu ditunda lantaran tergugat tidak hadir dan sidang akan kembali dilanjutkan pada Jum’at 16 Juni 2017.

“Iya sidang tadi ditunda karena Bupati Aceh Singkil selaku tergugat tidak hadir,” kata Kuasa Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, Hasnan Manik, SH. MH Cs kepada acehterkini usai mengikuti Sidang perdana Gugatan Perkara Perdata yang turut dihadiri oleh Komisioner Panwaslih kabupaten Aceh Singkil dan sejumlah mantan anggota Panwaslihcam dan PPL dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Terhadap ketidakhadiran tergugat, Hasnan mengaku kecewa karena pihak tergugat tidak menghargai panggilan majelis hakim. Padahal, kliennya hadir langsung pada sidang perdana yang dijadwalkan dimulai sejak pukul 10.00 WIB, namun sempat molor hingga pukul 13.00 WIB karena tergugat belum terlihat berhadir.

“kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran tergugat,” ujar Hasnan.

Gugatan itu diajukan, kata Hasnan karena Bupati Aceh Singkil menyengaja tidak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai syarat pencairan Anggaran Panwaslih yang sudah disahkan pada Qanun Aceh Singkil No 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sejumlah Rp.2 milyar.

Akibat belum cairnya anggaran Panwaslih tersebut, berbagai agenda Panwaslih menjadi terganggu mengingat masa kerja Panwaslih berakhir hingga Agustus 2017.

Gugatan tersebut berupa gugatan perbuatan melawan hukum karena H. Safriadi, SH sebagai Bupati Aceh Singkil telah melanggar hak subjektif Panwaslih A eh Singkil ketika segala persyaratan sudah dipenuhi dan tahapan pengawasan Pilkada sudah dilakukan dengan baik oleh Panwaslih, dan dengan tidak dapat dicairkan anggaran untuk honorium dan operasional, mengakibatkan Panwaslih menderita kerugian materiil dan immateriil.

Untuk itu, Kami selaku kuasa hukum Panwaslih meminta Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang menyidangkan perkara ini untuk mengeluarkan amar putusan berupa Bupati telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Bupati Aceh Singkil menandatangani NPHD, dan membayar kerugian immateriil Panwaslih sebesar Rp.1 Milyar. [Jamaluddin]

To Top