Politik

Rapat Paripurna Pansus APBK Abdya 2016 Diwarnai Interupsi

Suasana Rapat Paripurna DPRK Abdya

Foto | Rizal

ACEHTERKINI.COM | Rapat paripurna pembukaan pembentukan panitia khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) tentang realisasi anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK) tahun 2016, Kamis (15/6/2017) diwarnai interupsi dari sejumlah anggota dewan setempat. Akibatnya, suasana rapat jadi memanas dan membuat sebagian anggota DPRK keluar dari ruang rapat.

Saat Ketua DPRK, Zaman Akli, membuka rapat pembentukan Pansus, langsung salah satu anggota DPRK Zulkarnaini dari Partai Gerindra melayangkan interupsi terhadap jalannya rapat peripurna tersebut, Zulkarnaini mempertanyakan apakah rapat paripurna dimaksud layak untuk dilanjutkan? sementara alat kelengkapan dewan (AKD) hingga saat belum tuntas dibentuk.

“Bagaimana kita akan membenahi rumah orang lain, kalau rumah sendiri saja masih berantakan. Kalimat ini hanya berupa kiasan, sebab komposisi fraksi masih belum jelas. Bagaimana akan bersinergi dalam melakukan Pansus, kalau AKD masih berantakan, sebab ada yang masuk dan keluar,” sebutnya.

Kritikan serupa juga datang dari Zul Ilfan anggota DPRK dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai kalau paripurna itu tetap berlanjut tentunya akan berbenturan dengan tata tertib DPRK Abdya. Dia meminta kepada pimpinan sidang untuk menyelesaikan satu persatu kegiatan agar tidak saling tumpang tindih dan menunda paripurna pembentukan Pansus.

Ditengah banyaknya interupsi yang silih berganti dari para anggota dewan, Ketua DPRK Zaman Akli menanggapi hal itu sesuai dengan tupoksinya selaku pimpinan rapat. Menurutnya, apa yang disampaikan itu merupakan sebuah masukan yang baik dalam meningkatkan kinerja anggota DPRK.

Menurutnya, Pansus anggaran 2016 akan tetap berjalan dengan menggunakan AKD yang lama. Persoalan perombakan AKD yang baru, tidak perlu terhenti dengan tugas Pansus, karena ini merupakan komitmen dan tanggung jawab pihaknya selaku wakil rakyat.

Mengingat masih banyak agenda dan tugas pukok serta tanggungjawab kepada masyarakat seperti LKPJ tahunan belum dilaksanakan dan pertanggung jawaban akhir masa jabatan bupati juga belum terlaksana. Maka dari itu, selaku pimpinan hanya menjalankan amanah dari badan musyawarah (Banmus) beberapa waktu lalu untuk membentukan tim Pansus.

Mendengar jawaban pimpinan DPRK yang tetap untuk melanjutkan paripurna tersebut, sejumlah anggota dewan dari Fraksi Abdya Bermartabat dan sebagian Fraksi Nasional Bersatu meninggalkan ruangan paripurna.

Meski anggota dewan yang tidak sependapat meninggalkan ruangan sidang, pimpinan DPRK tetap bersikukuh dan melanjutkan paripurna tersebut hingga tuntas.

Seperti diketahui, AKD DPRK Abdya yang baru hingga saat ini belum terbentuk. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan pandangan yang terjadi, sehingga membuat rapat perombakan AKD baru-baru ini menemui jalan buntu (deadlock).

Informasi yang berkembang, Fraksi Aceh keberatan dengan penyusunan komposisi Badan Legislasi (Banleg) yang memposisikan dua orang perwakilan Fraksi Aceh, dua orang perwakilan Fraksi Abdya Bermartabat, dan dua orang perwakilan Fraksi Nasional Bersatu.

Fraksi Aceh yang beranggotakan 10 orang yang terdiri dari Partai Aceh dan PAN menginginkan tiga AKD dengan posisi ketua diantaranya Ketua Komisi A atau Komisi C, Banleg, dan Badan Kehormatan Dewan (BKD).

Terkait hal itu, Fraksi Abdya Bermartabat dan Fraksi Nasional Bersatu menolak permintaan Fraksi Aceh dengan alasan, dua fraksi tersebut telah menawarkan jalan tengah, yaitu setiap fraksi menerima dua AKD. Kondisi perbedaan inilah yang semakin mencuat dan membuat rapat paripurna pembukaan pembentukan Pansus jadi memanas serta mengakibatkan keluarnya sejumlah anggota dewan dari ruang persidangan. (Rizal)

Comments
To Top