Hukum

Pemerintah Aceh Utara Dilapor ke KIA

Koordinator Hukum dan Politik LSM MaTA, Baihaqi

ACEHTERKINI.COM | Kelompok perempuan di Matang Kuli, Aceh Utara akan melaporkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ke Komisi Informasi Aceh (KIA). Warga gerah karena sering terjadi banjir di Matang Kuli karena adanya perambahan hutan oleh perusahaan kelapa sawit.

Kelompok perempuan di Matang Kuli merasa terkejut ketika pemerintah tidak memberikan data informasi terkait jumlah perusahaan sawit di Aceh Utara, hasil evaluasi berkala perusahaan sawit, dan Amdal PT. Mandum Payah Tamita.

Karena tidak mendapatkan data informasi itu, kelompok perempuan di Matang Kuli yang didampingi LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) akan melaporkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ke Komisi Informasi Aceh (KIA).

Koordinator Hukum dan Politik LSM MaTA, Baihaqi menuturkan data informasi terkait perusahaan sawit itu akan digunakan oleh kelompok perempuan di Matang Kuli sebagai bahan kajian dan ingin melihat keseriusan pemerintah dalam melakukan pengawasan, terlebih lagi saat ini Pemerintah Aceh Utara sedang memberlakukan moratorium sawit.

“Kita dampingi kelompok perempuan di Matang Kuli untuk menyampaikan laporannya ke KIA terkait tertutupnya akses informasi di Pemerintah Aceh Utara,” kata Baihaqi, Hameh (8/6/2017).

Menurut Baihaqi Pemerintah Aceh Utara masih kurang memahami tentang keterbukaan informasi. Padahal ini sudah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Ini harus menjadi perhatian serius bagi Bupati Aceh Utara. Di satu sisi Pemerintah Aceh Utara mulai berkomitmen menjaga lingkungan hidup tapi di sisi lain mengenyampingkan keterbukaan informasi,” tuturnya. [Edi]

To Top