Pendidikan

Kebijakan Lima Hari Sekolah “Mencari Tikus Membakar Lumbung Padi”

Foto | Ilustrasi

ACEHTERKINI.COM | Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy, yang akan memberlakukan sekolah lima hari mendapat kritik dari Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Amizar Isma, Seulanyan (12/06/2017).

Dari keterangan tertulisnya yang diterima acehterkini, Amizar Isma menilai masih banyak yang harus dikaji lebih lanjut terkait kebijakan tersebut. Mizar mengatakan bahwa kesalahan pertama Kemendibud kurang menimbang dan mengakomodir aspirasi berbagai pihak.

Berita Terkait : KPAI Kritisi Lima Hari Sekolah

“Ini masalah bangsa yang sangat vital. Harusnya pihak Kemendikbud bisa menginisiasi untuk mengundang berbagai elemen pendidikan yang ada selama ini untuk mengukur manfaat dan mudharatnya dari kebijakan tersebut,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan sekolah lima hari tersebut memiliki efek yang sama dengan konsep kebijakan full day school yang beberapa waktu lalu sempat ditolak dari berbagai pihak karena konsep yang belum matang.

Berita Terkait : Lima Hari Sekolah Segera Diterapkan

“Ini sama saja dengan konsep full day school, dengan 5 hari waktu sekolah berarti ada penambahan waktu setiap harinya menjadi 8 jam waktu sekolah. Ini nggak bener, anak-anak pasti akan terenggut waktu bermain dan bersosialisasinya dengan teman sebayanya,” tulis Amizar.

Alih-alih sebagai bagian program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Mizar menilai justru hal ini sangat berpotensi akan menjadi “payung” kaum radikal yang selama ini menginfiltrasi ekstrakulikuler sekolah.

“Ini sama saja meligitimasi dan menfasilitasi gerakan radikal yang selama ini telah menginfiltrasi ekstrakulikuler sekolah-sekolah kita,” tambahnya.

Berita Terkait : Sabtu Libur, Guru Harus Ada 8 Jam di Sekolah

Mizar juga menambahkan bahwa kekhawatiran berbagai pihak akan hangusnya lembaga pendidikan non-formal seperti madrasah yang biasanya digelar setiap hari sepulang sekolah. Belum lagi siswa yang pulang sore akan sangat lelah jika malam harinya harus keluar ke masjid atau ke tempat pengajian. Sekalipun ada niat mengakomodir lembaga pendidikan non-formal dari pihak Kemendikbud seharusnya sudah ada konsep dan rumusannya.

“Saya pikir hal ini juga perlu dipertimbangkan oleh pak menteri. Ini malah akan merusak tradisi kita. Kasihan anak-anak kalau sekolah sudah sampai sore lalu malam harinya harus ngaji ketempat guru atau kyai. Apa iya kebijakan ini maksudnya itu? kan ini sama saja mencari tikus dengan cara membakar lumbung pagi,” demikian Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Amizar Isma.

 

To Top