Sosial

Eksploitasi Buruh Perkebunan Sawit Harus Segera Diakhiri

Foto | Ilustrasi

ACEHTERKINI.COM | Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit (Koalisi Buruh Sawit) mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri segala bentuk eksploitasi buruh perkebunan sawit di Indonesia.

Dari keterangan tertulisnya kepada acehterkini, Selasa (6/6/2017), Koalisi Buruh Sawit menilai perlindungan pemerintah terhadap industri sawit sama sekali tidak dibarengi dengan kebijakan terkait perlindungan ketenagakerjaaan untuk buruh perkebunan sawit.

“Regulasi yang mengatur perkebunan, reforma agraria, sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO), tidak menyentuh persoalan penting mengenai perlindungan tenaga kerja dan jaminan hak-hak buruh perkebunan,” tulis Herwin Nasution, Direktur Eksekutif Organisasi Perburuhan Indonesia.

Buruh yang terisolasi, tanpa perlindungan hukum dari negara rentan menjadi korban kesewenang-wenangan pengusaha.

Praktik eksploitasi fisik dan mental yang terjadi di perkebunan sawit mengakibatkan kemiskinan struktural yang diwariskan buruh secara bergenerasi.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur menyebutkan praktik kerja eksploitasi yang ditemui di perkebunan sawit adalah beban kerja terlampau tinggi, target tidak manusiawi yang mengakibatkan muncul buruh anak.

Kemudian praktik upah murah, buruh bekerja dengan waktu yang lama tanpa upah lembur. Status hubungan kerja rentan dan pemberangusan serikat buruh independent.

“Sistem kerja yang eksploitatif di perkebunan sawit mengakibatkan munculnya istilah “kernet” di perkebunan sawit. Buruh membawa istri, anak dan keluarga mereka untuk mencapai target kerja yang tinggi,” kata Muhammad Isnur.

Deputi Direktur Elsam, Andi Muttaqien mengatakan perusahaan harus bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia.

Pemerintah sebagai otoritas tertinggi wajib memberikan perlindungan hukum bagi buruh perkebunan kelapa sawit.

Koalisi Buruh Sawit mendesak pemerintah untuk mengakui keberadaan buruh perkebunan sawit skala besar sebagai buruh dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar sebagai buruh sawit, khususnya buruh sawit perempuan.

To Top