Sosial

Buku Perjanjian Helsinki 2005 Diserahkan ke Gubernur Aceh

ACEHTERKINI.COM | Sebuah buku karya salah seorang Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar Raniry Banda Aceh, Dr. Tgk. H. Ajidar Matsyah, LC. MA yang berjudul “Perjanjian Helsinki 2005, Model Penyelesaian Konflik Abad 21 dalam tinjauan perspektif siasah syariah” diserahkan ke Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Jumat (23/6/2017).

Editor buku itu, Ruslan mengatakan, ini merupakan buku pertama dianalisis dalam kajian politik Islam atau siasah syariah. “Selama ini buku yang terkait dengan perjanjian Helsinki selalu dianalisis dalam kaca mata politik, resolusi konflik,” kata Ruslan.

Buku Perjanjian Helsinki 2005

Menurut Ruslan dalam buku itu dijelaskan bahwa di dalam Islam memiliki banyak metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik, baik konflik individu, konflik keluarga maupun konflik politik dn bersenjata.

“Ada dua metode penyelesaian konflik dalam Islam. Pertama metode Islah, dan kedua metode perang. Metode penyelesaian konflik dengan peperangan merupakan metode terakhir dan tidak ada jalan lain. Konsep Islah dalam Islam merupakan sarana yang sangat efektif dalam menyelesaikan konflik dan untuk menghindari konflik,” kata Ruslan dalam keterangannya kepada acehterkini, Jumat.

Selanjutnya, kata Ruslan perjanjian damai atau MoU Helsinki 2005 di Aceh secara subtansinya ternyata mengandung prinsip-prinsip Islam. Ini dijumpai sejak dari proses perbincangan sampai ke meja perundingan hingga menjadi Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI – Gerakan Aceh Merdeka.

Adapun prinsip Islam yang terkandung dalam proses perbincangan MoU Helsinki adalah prinsip mediasi atau Al Wisatah.

Kesepakatan mesti adanya pihak ketiga untuk memantau pelaksanaan butir kesepakatan damai Helsinki antara GAM dan RI tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pihak ketiga nonmuslim dibolehkan dalam Al Quran dan pernah dipraktikkan oleh Rasulullah saw selama tidak menyangkut masalah akidah.

“Memang sebagian Ulama berpendapat bahwa itu haram karena masih ada cara lain selain meminta bantu kepada nonmuslim. Pendapat ini sudah terjawab, bahwa konflik Aceh terjadi sudah tiga puluh tahun lebih tetapi para Ulama tidak ada yang dapat memberikan solusi apapun tentang bagaimana cara menyelesaikannya melainkan membiarkannya larut dalam peperangan. Oleh karena itu, pihak ketiga dari nonmuslim dalam perjanjian damai di Aceh sudah tidak ada cara lain, dan ini dibenarkan oleh Islam,” tutup Ruslan.

To Top