Hukum

Soal Hukum Cambuk, GMA Sesalkan Komnas HAM

Pelaksanaan Hukuman di Masjid Jamik Syuhada, Gampong Lamgugop, Banda Aceh, 23 Mei 2017.

Foto: Firman

ACEHTERKINI.COM | Gerakan Mahasiswa Aceh (GMA) menyesalkan sikap Komnas HAM yang telah menyampaikan tiga rekomendasi terkait hukuman cambuk di Aceh.

Presiden GMA, Teungku Fian Muda menyikapi pernyataan Muhammad Nurkhoiron dari Komnas HAM yang meminta Pemerintah Aceh mereview qanun terkait hukum cambuk yang berlaku di Aceh.

“Tidak ada hak Komnas HAM mengintervensi kekhususan Aceh, sebaiknya Pemerintah Aceh mengabaikan permintaan Komnas HAM tersebut,” ujar Fian Muda dalam keterangan kepada acehterkini, Selasa (23/5/2017) malam.

Ia juga berharap agar Gubernur Aceh dan Ketua DPRA mempertegas proses hukum terkait kasus homoseksual di Aceh.

Seperti dikutip dari detik.com, Selasa (23/5/2017) Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan ada tiga rekomendasi Komnas HAM terkait dengan penangkapan dan penjatuhan hukuman cambuk di Aceh.

Pertama, perlu dilakukan peninjauan terhadap qanun agar sesuai dengan semangat nilai hak asasi manusia (HAM) yang tercermin dalam UUD 1945.

Kedua, pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melakukan moratorium terhadap implementasi qanun yang tidak sesuai semangat hak asasi manusia. Ketiga, pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan upaya-upaya untuk mengadopsi nilai-nilai HAM dalam kebijakan dan implementasinya,” kata Nurkhoiron.

“Penangkapan dan penghukuman cambuk tersebut di atas bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, UU 39/1999 tentang HAM, kovenan internasional hak-hak sipil politik, dan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998, khususnya hak atas privasi, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia,” ucapnya.

To Top