Peristiwa

Sejarah Hari Ini: Darurat Militer di Serambi Mekkah

dok. acehterkini

ACEHTERKINI.COM | Pada tanggal 19 Mei 2003, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri melancarkan operasi militer di Aceh dengan mengirimkan lebih dari 30.000 tentara dan 12.000 polisi.

Presiden RI Megawati menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pengiriman pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) ini untuk menumpas orang-orang bersenjata yang bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dianggap telah mengusik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Saat diberlakukan darurat militer di Aceh, konflik bersenjata antara GAM dan Pasukan TNI Polri semakin memanas. Kecil kemungkinan tidak terjadi pertumpahan darah, bahkan warga sipil yang tidak berdosa juga ikut sasaran.

Tidak hanya yang bernyawa saja menjadi sasaran, ratusan gedung sekolah, rumah habis dibakar dan dirusak orang tak dikenal. Memang tragis kondisi Aceh saat itu.

Penguasa Darurat Militer saat itu adalah Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Endang Suwarya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan KTP Merah Putih yang menjadi “nyawa kedua” orang Aceh.

KTP Merah Putih dan berlambang garuda ini harus dibawa kemana-mana, apalagi jika hendak berpergian pada malam hari. Dalam razia, TNI Polri hanya memeriksa KTP untuk membedakan GAM dan warga sipil.

Status darurat militer di Aceh ini hanya berumur satu tahun. Kemudian Presiden RI Megawati Soekarnoputri menerbitkan lagi Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Keppres darurat sipil itu berlaku 19 Mei 2004 pukul 00.00 wib. Peristiwa ini menjadi sejarah bagi rakyat Aceh.

To Top