Layanan Publik

MaTA Desak Keterbukaan Informasi Perkebunan Sawit

Alfian

ACEHTERKINI.COM | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta keterbukaan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Aceh, terutama terkait dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Aceh.

Koordinator MaTA Alfian mengatakan, masyarakat mempunyai hak atas informasi sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

“Sudah menjadi kewajiban bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat,” ujarnya usai sidang ajudikasi, Selasa (23/5/2017).

Dia hadir pada sidang tersebut bersama Koordinator Politik dan Hukum MaTA, Baihaqi.

Permohonan informasi publik yang dilakukan oleh MaTA pada 12 Januari 2017 lalu itu meminta dokumen 5 HGU perusahaan sawit yang beroperasi di Aceh. Sempat mendapat jawaban pada 22 Januari namun tidak menjawab permohonan informasi yang dimintakan, kemudian MaTA menyampaikan keberatan kepada Sekda Aceh selaku atasan PPID Aceh.

Hingga berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan aturan perundang-undangan, sebut Alfian, permohonan informasi MaTA ini berujung dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Aceh (KIA).
Dalam sidang perdana di KIA pada 20 April dengan agenda pemeriksaan awal, kedua pihak kemudian bersepakat untuk menyelesaikannya lewat proses mediasi.

Namun setelah dua kali mediasi yang turut menghadirkan PPID Pembantu tidak mencapai kesepakatan dan MaTA menarik diri dari proses mediasi dan mengajukan penyelesaian sengketa ke ajudikasi.

Dalam sidang ajudikasi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Afrizal Tjoetra bersama dua anggota Tasmiati Emsa dan Nurlaily Idrus, Selasa (23/5/2017), pihak termohon yang diwakili Timor Firdos dan Rahmawati bermohon kepada majelis untuk menghadirkan perwakilan PPID Pembantu dari dinas teknis terkait pada sidang berikutnya. Dan kemudian sidang ajudikasi diskor.

Alfian mengaku dirinya sangat heran ketika sekaliber PPID Utama tidak bisa menjawab secara tegas pertanyaan dari majelis sidang terkait informasi yang dimintakan oleh MaTA statusnya terbuka atau tidak.

“Artinya informasi-informasi yang bisa dibuka atau tidak hingga UU Keterbukaan Publik sampai sekarang mulai sejak diberlakukan tahun 2010 lalu kita belum punya mekanisme yang jelas,” ujarnya.

Alfian mengaku bingung dengan kebijakan Gubernur Aceh. “Di satu sisi Gubernur melanjutkan moratorium logging, moratorium tambang, mengeluarkan peraturan tertang moratorium sawit, tapi di sisi lain Pemerintah Aceh menutup-nutupi informasi publik,” sebut Alfian. [Ril]

To Top