Ekonomi

Honor Belum Cair, Anggota PPL Datangi Kantor Panwaslih Aceh Singkil

Foto | Jamaluddin

ACEHTERKINI.COM | Sejumlah mantan anggota Panwaslihcam dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dari beberapa perwakilan desa dan kecamatan kembali mendatangi Kantor Panitia Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, Senin (15/5/2017) guna mempertanyakan honor mereka yang belum dibayarkan.

Kedatangan puluhan mantan anggota Panwascam dan PPL langsung disambut oleh Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh Singkil, Mustafa bersama anggota komisioner, yang selanjutnya mereka menggelar pertemuan di ruang rapat Sentra Gakkumdu Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil.

Anggota Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, Zainuddin kepada acehterkini mengatakan, kedatangan para mantan panitia penyelenggara Pilkada serentak tahun 2017 tingkat desa dan kecamatan ini untuk menagih hak mereka yang belum dibayar.

Sementara, kewajiban mereka kepada negara sudah dilaksanakan, namun hingga hari ini hak mereka belum dibayar, sementara masa kerja mereka telah berakhir.

“Mereka juga ingin mengetahui, terkait alasan apa hingga honor mereka belum dibayarkan, dan setelah kami jelaskan, sejauh ini mereka masih dapat memahami. Mereka juga sempat mengusulkan bila hak mereka tidak dibayar maka penyelenggara Pilkada ini akan menggelar aksi demonstrasi,” sebut Zainuddin.

Menurut Zainuddin, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil belum dapat membayarkan honor Panwascam maupun honor PPL karena berkas NPHD Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.2 Miliyar belum ditanda tangani oleh Bupati.

Padahal kata Dia, berkas-berkas pendukung sudah dilengkapi dan sudah diparaf oleh pihak – pihak yang terkait.

“Intinya, sejauh ini kami sudah melakukan  berbagai upaya, termasuk salah satunya berusaha untuk menemui langsung bupati, sayangnya kami  belum juga berhasil menemuinya,” sebut Zainuddin.

Pada Intinya, kata Zainuddin, apabila jalur persuasif juga tidak mendapatkan responsif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, maka anggota Panwascam dan PPL akan membuat aksi, sementara kami juga akan menempuh jalur hukum setelah berkonsultasi dengan DPRK Aceh Singkil. [Jamaluddin]

To Top