Politik

Begini Tahapan Pilkada 2018

Arief Budiman

ACEHTERKINI.COM | Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan tahapan Pilkada Serentak 2018 akan dimulai pada Oktober mendatang. Tahapan Pilkada akan dibagi dalam kegiatan persiapan, penyelenggaraan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara.

“Tahapan Pilkada akan dimulai pada Oktober 2017. Namun, proses persiapan baik penyusunan anggaran dan persetujuan anggaran sudah berjalan sebelum itu,” ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Dia menjelaskan, persiapan Pilkada dimulai pada Juni 2017 yakni meliputi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan petugas pelaksana Pilkada. Pada September 2017, KPU akan menuntaskan penyusunan anggaran dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai dasar penetapan anggaran Pilkada.

Pada Oktober 2017, KPU akan membentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) sebagai pelaksana Pilkada. Selanjutnya, KPU akan menerima data daftar penduduk potensial pemilih (DP4) sebagai dasar pengolahan data daftar pemilih pada November hingga Desember 2017.

Penyusunan data pemilih, pemutakhiran data pemilij hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) berlangsung pada Desember 2017 hingga April 2018. Sementara itu tahapan penyelenggaran meliputi penyerahan dukungan terhadap calon kepala daerah, pendaftaran pasangan calon kepala daerah, penetapan pasangan calon kepala daerah dan pengundian nomor urut dilakukan pada Desember 2017 hingga Februari 2018.

Masa kampanye dilaksanakan pada Februari – Juni 2018. Pengadaan dan pendistribusian logistik berlangsung pada Maret-Juni 2018. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS berlangsung pada 27 Juni 2018.

Rekapitulasi hasil pemungutan suara berlangsung akhir Juni hingga Juli 2018. Penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih (non perselisihan hasik sengketa Pilkada) dijadwalkan pada akhir Juli 2018.

Arief melanjutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyelesaikan pengesahan anggaran Pilkada melalui NPHD. KPU mentargetkan penandatanganan NPHD paling lambat pada September 2017.  “NPHD sebaiknya ditandatangani satu kali saja untuk memperlancar proses pembiayaan Pilkada,” tegas Arief.

Sementara itu, hingga Selasa, Arief mengungkapkan baru ada 13 daerah yang sudah menyepakati NPHD. Dua daerah yang telah menyepakati NPHD yakni Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lombok Barat (NTB). Sementara itu, sebanyak 158 daearah lain masih dalam tahap proses penyelesaian NPHD. Arief menambahkan, usulan anggaran dari seluruh daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2018 mencapai Rp 14,3 triliun.

Seperti diketahui, ada tiga kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkada 2018 di Provinsi Aceh, meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Pidie Jaya. Secara nasional, Pilkada Serentak 2018 diikuti 171 daerah. Pilkada digelar di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

acehterkini / Republika

To Top