Hukum

Tidak Memberikan Pelayanan Profesional, Tim Irwandi – Nova Adukan Panwaslih ke DKPP

ACEHTERKINI.COM | Panwaslih Provinzi Aceh harus menjalani sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (31/3/2017). Teradu adalah Ketua dan Anggota Panwaslih Prov. Aceh yakni Syamsul Bahri, Tharmizi, Irhamsyah, Ismunazar, dan Irfansyah. Sedangkan Pengadu dalam perkara yang terkait dengan masa kampanye Pilkada Aceh 2017 ini yakni tim pemenangan pasangan calon Irwandi-Nova yang diwakilkan Mohd. Jully Fuady dan Syahminan Zakaria.

Dilansir situs DKPP, Aleuhat (2/4/2017), dalam dalil aduannya, Pengadu menyatakan bahwa para Teradu pada tanggal 23 Januari 2017 tidak berada ditempat dan tidak menerima laporan, padahal tanggal tersebut merupakan hari terakhir pengajuan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014.

Panwaslih Aceh Diadukan ke DKPP

“Saya bersama rekan-rekan dan saksi datang ke Panwaslih Aceh pada tanggal 23 Januari 2017 ingin melapor dan tiba sekitar jam 11 atau 12 siang. Ketika itu bertemu dengan security dan Sardani namun menurut informasi dari Sardani, tidak ada komisioner atau Panwas yang ada di kantor karena sedang ada kegiatan di Hotel Hermes,” terang Jully Fuady.

Menurut Jully kedatangannya ke Panwaslih Aceh adalah untuk melaporkan mengenai dugaan penghinaan yang dilakukan paslon lainnya dalam Pilkada Aceh tahun 2017 terhadap Paslon Irwandi-Nova. Kejadian dugaan penghinaan itu terjadi dalam kampanye terbuka yang diselenggarakan di Pidie tanggal 17 Januari 2017. Kejadian itu sendiri dilaporkan kepada tim kampanye di tingkat provinsi pada tanggal 18 Januari 2017 dinihari.

Ditambahkan Jully bahwa Sardani kemudian menghubungi Tharmizi, salah satu Komisioner Panwaslih Aceh, dan mendapat saran untuk datang kembali keesokan hari (24/1). Padahal ketika kedatangan pertama itu sebenarnya sudah merupakan hari terakhir pengajuan laporan yaitu tujuh hari sejak dilaporkan.

Dalil yang yang disampaikan Pengadu, mendapat sanggahan Tharmizi. Dirinya mengakui bahwa Pengadu memang datang ke Panwaslih Aceh tanggal 23 Januari 2017, namun maksudnya bukan untuk melapor melainkan hanya konsultasi.

“Memang di tanggal 23 Januari 2017 ada acara di Hotel Hermes dari hari minggu sampai selasa (22-24/1.red), yang merupakan acara Sentra Gakkumdu. Kebetulan hari senin sore, saya dihubungi staf sekretariat, Sardani, melalui telpon dan informasi dari Sardani ialah ada yang ingin menyampaikan laporan namun tidak dibawa dan hanya ingin konsultasi,” jelas Tharmizi.

Setelah berbicara dengan Pengadu melalui telepon, lanjut Tharmizi, dia menanyakan kembali apakah Pengadu membawa laporan. Pengadu menjawab tidak membawa laporan dan ingin berkonsultasi terlebih dahulu sehingga disarankan untuk datang keesokan harinya. Saran ini disetujui namun ketika datang di tanggal 24 Januari 2017 jam 10.00 WIB, Pengadu hanya membawa surat kuasa paslon dan disarankan untuk diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Karena itu kami juga berikan form A-1 dan sekitar jam 14.30 Pengadu datang lagi bersama saksi dan laporan,” tambah Tharmizi.

Pasca diterimanya laporan, Panwaslih Aceh langsung mengadakan kajian dan karena sudah delapan hari sejak kejadian tidak dapat dilanjutkan.

“setelah laporan diterima, pada jam 4 sore di hari yang sama kami langsung mengadakan kajian dan ditemukan laporan diterima delapan hari setelah kejadian sehingga tidak dapat ditindaklanjuti,” ungkap Syamsul Bahri yang merupakan ketua Panwaslih Prov. Aceh

Proses pelayanan ini mendapatkan keberatan dari salah satu saksi yang dihadirkan oleh Pengadu. Menurut Mohd Syafi’I Saragih, pelayanan yang diberikan oleh Teradu terlalu berbelit-belit dan tidak profesional sehingga laporan yang diadukan oleh tim pemenangan Irwandi-Nova menjadi tidak dapat diproses. “Saya pernah membuat laporan atas dugaan pelanggaran di Panwaslih Sabang dan tidak harus membawa dokumen apapun. Ketika tiba di kantor Panwaslih Sabang langsung diwawancara untuk dibuatkan dokumen laporannya,” ujar Syafi’I yang juga bagian dari tim pemenangan Irwandi-Nova.

Sidang dengan No. Registrasi 37/DKPP-PKE-VI/2017 diselenggarakan di Ruang Sidang DKPP, Lantai 5 Gedung Bawaslu. Selaku ketua Majelis Prof. Jimly Asshiddiqie, dan anggota Majelis Prof. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka Subekti, Dr. Nur Hidayat Sardini, Saut H. Sirait, dan Endang Wihdatiningtyas.

To Top