Hukum

Putusan MK Menunjukkan Aceh bukan Daerah Otonomi Khusus

ACEHTERKINI.COM | Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) bagi provinsi dan sejumlah kabupaten kota di Aceh, Selasa (4/4/2017) telah mencerminkan bahwa Aceh bukanlah sebagai provinsi dengan otonomi khusus.

Pernyataan ini disampaikan Safaruddin, SH selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati Aceh Barat Daya, Said Syamsul – M. Nasif Manaf, Selasa (4/4/2017) malam.

Safaruddin menjelaskan MK masih merujuk Pasal 3 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.

Putusan MK Menunjukkan Aceh bukan Daerah Otonomi Khusus
Safaruddin SH

“Putusan MK ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Aceh tentang kekhususan Aceh sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh,” tutur Safaruddin.

Rujukan MK yang menggunakan Undang –Undang Nomor 44 Tahun 1999 itu menegaskan tidak menjadi hak Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus.

“Pemerintah Aceh dan DPR Aceh harus segera menegaskan status Aceh, apakah daerah istimewa atau daerah dengan Otonomi Khusus ? Alasannya MK tidak jelas menyebutkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai undang-undang apa,” ujar Safaruddin.

Menurut Safaruddin Aceh hanya di sebut sebagai Undang – Undag Tentang Pemerintahan Aceh yang memang di atur berbagai kewenangannya secara khusus, namun jika membaca kembali dalam beberapa Putusan MK tersebut maka keistimewaan Aceh hanya di akui sejauh dalam Pasal 3 Undang – Undang No 44/1999.

“Jika hal ini diabaikan maka seluruh kewenangan khusus Aceh dalam UUPA seperti kewengan terhadap Pertanahan, Rekruitmen KIP  oleh DPRA/DPRK, persetujuan Gubernur terhadap pengangkatan Kapolda dan Kajati, pengelolaan Bandara dan pelabuhan juga berbagai kewenangan lainnya dapat diamputasi oleh MK karena tidak termasuk dalam Pasal 3 UU 44/1999,” kata Safaruddin.

“Gubernur dan DPRA segera melakukan langkah konkrit terhadap hal ini karena bisa berdampak luas terhadap kewenagan Aceh,” demikian Safaruddin.

Sebagaimana diketahui MK menolak semua gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang diajukan oleh pemohon Pasangan Calon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf – TA. Khalid dan sejumlah kabupaten kota seperti Langsa, Nagan Raya, Aceh Utara, Pidie, Bireuen, Aceh Singkil, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Barat Daya. [Rahmat]

To Top