Sosial

Pj Keuchik Blang Manggeng Belum Kantongi Izin Kemenag

ACEHTERKINI.COM | Pejabat (Pj) Kepala Desa (Keuchik) Blang Manggeng, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dilaporkan belum mendapat restu dari Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Abdya. Pasalnya, Nurman SPdI yang diangkat sebagai Pj Kepala Desa Blang Manggeng masih berstatus guru olahraga pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Manggeng.

Izin Nurman tersebut, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Mendagri Nomor 8 Tahun 2001 tentang pedoman bagi PNS yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi perangkat desa.

“Artinya bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN), pegawai BUMN, BUMD dan Karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang,” kata Kepala Kantor Kantor Kemenag Abdya H Arijal yang dihubungi wartawan, Rabu (12/4/2017).

Berita Terkait :
Bupati Abdya Pecat Keuchik Blang Manggeng
Warga Protes, Pelantikan Pj Keuchik Blang Manggeng Gagal

Dikatakan Arijal, Nurman merupakan seorang guru olahraga di MTsN Manggeng, untuk menjadi Pj Kepala Desa harus ada izin dulu dari Kankemenag Abdya, karena memang seperti itu prosedurnya.

Sejumlah Warga Blang Manggeng Sempat Melakukan Protes saat cara Pelantikan Pj Kepala Desa

“Paling tidak dari Setdakab Abdya melayangkan selembar surat kepada kami untuk mengeluarkan izin Nurman ditunjuk sebagai Pj Kepala Desa Blang Manggeng,” ungkapnya.

Setelah adanya surat dan rekomendasi dari bupati kepada Kankemenag Abdya, lanjut Arijal, baru pihaknya mempertimbangkan untuk mendapat izin atau justru sebaliknya.

“Kita akan pertimbangkan surat ataupun rekomendasi permintaan dari Pemkab Abdya, bisa diizinkan atau juga tidak, tergantung kepentingan dan keperluannya nanti,” jelasnya.

Akan tetapi, Arijal juga mengatakan, kalau saat ini, MTsN Manggeng akan kekurangan guru jika salah satu guru di sekolah tersebut dipindah tugaskan, jadi alangkah baiknya jika Nurman yang ditunjuk sebagai Pj Kepala Desa bisa dievaluasi kembali.

Terkait hal itu, Kabag Pemerintahan Setdakab Abdya Musyawir yang dihubungi terpisah mengatakan, izin untuk seorang PNS menjadi Kepala Desa memang benar diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi syarat tersebut berlaku untuk PNS yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau yang lainnya, bukan pada saat ditunjuk sebagai pejabat (Pj) Kepala Desa.

“Jadi untuk Pj Kepala Desa itu tidak perlu ada izin seperti halnya mencalonkan diri sebagai Kades, kerena Pj hanyalah jabatan sementara, tergantung dibutuhkan, maksimal satu tahun,” tuturnya singkat. (Rizal)

To Top