Layanan Publik

Mendagri Tidak Lagi Berwenang Membatalkan Qanun

ACEHTERKINI.COM | Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan Peraturan Daerah (Qanun) sebagaimana diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Putusan ini disampaikan MK pada, Rabu (5/4/2017).

MK menilai, kewenangan tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

MK menggelar sidang setelah sebelumnya sejumlah pihak, di antaranya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajukan pengujian undang-undang terhadap sejumlah pasal dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemda.

Menanggapi putusan MK ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak habis pikir dengan keputusan yang mencabut kewenangan mendagri membatalkan peraturan daerah atau qanun.

Pasalnya, perda atau qanun yang dibatalkan selama ini adalah aturan yang jelas-jelas menghambat investasi di daerah. Selain itu, pembatalan perda juga dinilai merupakan domain eksekutif review.

“Perda adalah produk pemerintah daerah, antara kepala daerah dengan DPRD. Akibat putusan MK ini, maka potensi yang mengkhawatirkan, program deregulasi untuk investasi dari pemerintah secara terpadu, akan terhambat,” ujar Tjahjo di Jakarta, dikutip dari JPNN Kamis (6/4/2017).

Mendagri mengemukakan pandangannya, karena sekarang masih banyak perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, banyak juga perda yang memperpanjang birokrasi perizinan investasi lokal, nasional maupun internasional.

“Di sisi lain, saya sebagai Mendagri sangat tidak yakin MA mampu membatalkan perda dalam waktu singkat, kalau harus satu-satunya menjadi lembaga yang bisa memutuskan untuk membatalkan perda,” ucap Tjahjo.

“Karena itu, Kemendagri akan mengajak Asosiasi Pemerintah Kabupaten khususnya, untuk mencari jalan keluar tentang masalah ini,” tutur Tjahjo.

To Top