Hukum

Kasus Alkes Abdya Sudah Inkrah, Kajati Aceh Harus Segera Eksekusi

ACEHTERKINI.COM | LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh untuk segera melakukan eksekusi atas perkara tindak pidana korupsi alat kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2013.

“Perkara kasus itu sudah memiliki dan berketetapan hukum tetap oleh Mahmakah Agung pada 19 Oktober 2016, Kajati Aceh harus segera melakukan eksekusi terhadap terpidana yang merupakan para pihak yang ikut bertanggung jawab,” tulis Koordinator GeRAK, Askhalani dan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Abdya, Miswar.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani

Dalam keterangannya Jum’at (7/4/2017), GeRAK dan YARA menyatakan sikapnya mendukung Kejati Aceh untuk segera mengambil alih pengusutan lanjutan kasus Alkes Abdya.

Dalam petikan amar putusan Mahkamah Agung nomor: 1021 K/PID.SUS/2016 disebutkan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/putusan umum pada kejaksaan Negeri Blangpidie tersebut, dan membatalkan putusan pengadilan Tinggi/tindak pidana korupsi Banda Aceh Nomor 30/PID-TIPIKOR/2015/PT.BNA tanggal 5 Januari 2016 yang membatalkan putusan pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna tanggal 2 November 2015, dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan, dan memerintahkan supaya para terdakwa ditahan.

Berdasarkan fakta atas amar putusan mahkamah agung tersebut, maka Kajati Aceh sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk segera melakukan eksekusi terhadap perintah putusan tersebut. [Red]

To Top