Sosial

Kampus AKKES Ditutup, Mahasiswa : Pemerintah Aceh Utara Egois

ACEHTERKINI.COM | Mahasiswa Akademi Kesehatan (AKKES) menyesalkan sikap dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mengubah Kampus AKKES menjadi UPTD Dinas Kesehatan.

“Pemerintah Aceh Utara egois, padahal masih ada solusi lain daripada harus menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),” kata Ulul Azmi mahasiswa AKKES tingkat terakhir, Sabtu (8/4/2017).

Kepada acehterkini, Ulul mengatakan seharusnya ada beberapa opsi yang bisa dicari solusi lain berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Ulul Azmi

Menurutnya solusi yang paling tepat itu adalah bergabungnya Akedemi Kesehatan (AKKES) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. “Pengelolaan pendidikan tinggi merupakan wewenang pusat, bukan daerah. Atau solusi lain bisa bergabung dengan Kementerian Kesehatan RI,” kata Ulul Azmi.

Mantan Ketua BEM AKKES Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ini menuturkan sikap egoisnya pemerintah ini karena lebih memilih mengorbankan mahasiswa dan alumni dengan mengambil opsi membentuk UPTD Dinas Kesehatan sehingga dalam waktu dua tahun lagi kampus harus menyelesaikan seluruh proses belajar dan mengajar.

“Kalau Pemerintah Aceh Utara menetapkan agar AKKES bergabung dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah solusi yang tepat dan akan membawa berkah untuk calon mahasiswa baru yang ingin menempuh pendidikan ilmu keperawatan dan kebidanan,” ujar Ulul Azmi.

Sementara itu tokoh akademisi keperawatan, Dr. Hajjul Kamil mengatakan masalah AKKES di Aceh Utara itu bisa dicari solusi lain tanpa harus mengubah menjadi UPTD Dinas Kesehatan. Menurutnya Pemkab Aceh Utara bisa membangun kesekapatan dengan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan harapan Prodi D-III Keperawatan suatu saat nanti akan diupgrade menjadi S-1 Kep/Ners dan Prodi D-III Kebidanan menjadi Profesi Bidan.

“Kasian Aceh Utara akan kehilangan daya saing lulusan untuk tenaga keperawatan dan kebidanan karena satu-satunya kampus “plat merah” ini akan di bumi hanguskan oleh induknya sendiri yang lupa proses kelahirannya dulu dilakukan dengan susah payah oleh para pendahulu,” ujar Doktor Keperawatan lulusan UGM ini.

Sejalan dengan itu mantan Sekretaris PPNI Aceh, Fahmi Ichwansyah mengaku kecewa dan berharap agar keputusan yang telah diambil oleh Pemkab Aceh Utara agar bisa ditinjau ulang dan lebih memilih bergabung dengan kementerian demi kepentingan hidup orang banyak.

Menanggapi masalah itu, Plt. Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz mengatakan, Pemkab Aceh Utara sudah menjawab surat Mendagri tersebut. Dalam surat itu, Pemkab memutuskan memilih menjadikan AKKES Aceh Utara sebagai UPTD Dinas Kesehatan.

“Kita memilih membentuk UPTD, karena di lokasi kampus itu nanti kita bentuk badan diklat regional untuk melatih tenaga kesehatan yang sudah kita miliki, dan bisa juga dimanfaatkan pemkab/pemko yang lain,” kata Abdul Aziz dikutip dari Harian Serambi Indonesia.

Plt Sekda Aceh Utara Abdul Aziz menjelaskan, Pemkab tidak memilih AKKES Aceh Utara bergabung ke Unimal atau ke Kemenkes karena tenaga kesehatan Aceh Utara sudah cukup bahkan lebih.

“Akkes itu dibangun karena kita dulu kekurangan tenaga medis. Tapi sekarang tenaga medis sudah lebih,” kata Sekda.

Apalagi, sambungnya, Unimal sudah memiliki Fakultas Kedokteran dan kampusnya juga sudah maju. Sehingga langkah yang paling tepat adalah menjadikan lokasi Akkes sebagai tempat pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi tenaga medis yang sudah ada, agar kemampuan mereka lebih baik lagi.

Meskipun tak lagi menjadi kampus, pegawai dan dosen Akkes tidak akan dirugikan. Pegawai di kampus itu akan ditempatkan ke instansi-instansi sesuai kemampuan masing-masing. Sedangkan dosennya akan dimanfaatkan menjadi pelatih pada UPTD tersebut, sehingga pemkab tak perlu mendatangkan dosen dari luar. [Red]

To Top