Hukum

Irfansyah Protes Putusan DKPP RI

ACEHTERKINI.COM | Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Irfansyah menyampaikan protes dan tidak menerima putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI tanggal 6 April 2017 terkait pemberhentian dirinya dari anggota Panwaslih Aceh. Ia menilai apa yang dituduhkan itu tidak benar.

Sebelumnya DKPP RI Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan satu orang anggota Panwaslih Aceh bernama Irfansyah. Vonis dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan sebelas putusan, pada Kamis (6/4/2017) pada pukul 14.00 WIB.

Dikutip laman DKPP RI, Irfansyah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Baca juga : DKPP Berhentikan Irfansyah dari Anggota Panwaslih Aceh

Kepada acehterkini, Jum’at (7/4/2017), Irfansyah mengatakan, putusan DKPP itu sekali sidang, tanpa ada saksi-saksi dan alat bukti. “Apa yang dituduhkan itu adalah tidak benar,” kata Irfansyah saat dihubungi masih berada di Jakarta.

Irfansyah

Menurut Irfansyah, gugatan ke DKPP RI itu diajukan oleh Bawaslu dari laporan teman-teman Panwaslih Aceh.

“Kalau kawan-kawan di Panwaslih tidak tanda tangan laporan maka gugatan ini tidak akan terjadi, yang dilaporkan itu semuanya tidak benar, lebih daripada dendam pribadi, alasannya dibuat-buat, karena apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur pengawasan,” tutur Irfansyah.

“Persoalan pemecatan saya itu saya protes, sekali sidang tanpa ada saksi dan alat bukti, saya protes,” tegasnya lagi.

Sementara itu, anggota Panwaslih Aceh yang lain, Irhamsyah mengaku belum menerima putusan dari DKPP RI tersebut.

“Secara detail belum kita terima putusannya, tapi ada saya dengar. Jika putusan DKPP RI itu memberhentikan maka sesuai peraturan anggota Panwaslih harus dilakukan PAW dengan nomor urut cadangan 1, itu ada di Komisi I DPR Aceh yang melakukan fit and propertes,” kata Irhamsyah saat dijumpai di Hotel Hermes Palace, Jum’at tadi.

Ia menambahkan tugas Panwaslih Aceh ini akan berakhir tiga bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih.

“Sesuai dengan UUPA, Qanun dan Pergub, tugas Panwaslih Aceh berakhir tiga bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih. Saat ini tugas Panwaslih Aceh menyelesaikan laporan akhir dan melakukan supervisi untuk memantau tugas kabupaten kota dalam menyusun laporan terakhir, termasuk melakukan rapat koordinasi dan silaturrahmi dengan semua stakeholder,” demikian Irhamsyah. [Firman]

To Top