Politik

Ganti Alm Tgk Dun, Zaman Akli Diusul Jadi Ketua DPRK Abdya

ACEHTERKINI.COM | Zaman Akli yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya diusul menjadi Ketua DPRK menggantikan alm Zulkifli Isa yang telah berpulang kerahmatullah pada Kamis (23/12/2016) sekitar pukul 23.40 di Rumah Sakit Umum Tjuet Nyak Dhien, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Alm Zulkifli Isa atau biasa disapa Tgk Dun Cot Jeurat, merupakan anggota DPRK yang maju dari Partai Aceh (PA) daerah pemilihan (Dapil) II (dua) Kecamatan Blangpidie, Susoh dan Jeumpa.

Sementara Zaman Akli juga melalui Partai Aceh, namun dari dapil I (satu) wilayah Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot. Dimana, mereka sama-sama terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2014 silam.

Ketua Fraksi Partai Aceh, Zaman Akli

DPRK Abdya mengusulkan Zaman Akli sebagai Ketua DPRK, berdasarkan surat yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PA Kabupaten Abdya nomor 542/DPW-PA/ABD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 perihal pergantian Ketua DPRK Abdya periode 2014-2019 dan Surat Keputusan DPW PA Kabupaten Abdya nomor 050/KPTS-DPW/II/2017 tentang penetapan pergantian Ketua DPRK Abdya dari Fraksi Partai Aceh.

Surat pengusulan dan SK dari DPW PA Kabupaten Abdya tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna tentang usulan pemberhentian dan usulan pengangkatan Ketua DPRK Abdya yang berlansung di Aula Gedung DPRK Abdya, Senin (3/4) dipimpin Wakil Ketua DPRK Romi Syah Putra dan Jismi serta turut hadir Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya Drs Hanafiah SE AK dan perwakilan dari sejumlah usur Forkompinkab juga termasuk para kepala SKPK.

Dalam kesempatan itu, Romi Syah Putra menyampaikan, pergantian Ketua DPRK bukanlah hal yang luar biasa, tapi merupakan suatu hal yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD pasal 102 ayat (1) huruf a, perubahan atas PP nomor 53 tahun 2005 dan perubahan PP nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRK.

Didalam ketiga PP tersebut, jelas diatur tentang mekanisme tentang usulan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRK. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia. Kemudian dalam pasal 43 disebutkan, usulan pemberhentian pimpinan DPRD dilaporkan oleh pimpinan DPRD lainnya dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

“Jadi menurut hemat kami, penting kiranya disampaikan dalam forum paripurna, bahwa proses usulan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRK pada hari ini, karena adanya usulan dari DPW Partai Aceh. Yang mana, Ketua DPRK Zulkifli Isa telah meninggal dunia dan diusul pergantiannya melalui partai yang sama yakni kepada Zaman Akli,” sebut Romi.

Selanjutnya, tambah Romi, usulan tersebut akan dikirimkan kepada Gubernur Aceh melalui Bupati Abdya untuk mendapatkan pengesahan, nanti setelah turunnya surat keputusan Gubernur barulah dilakukan peresmian pelantikan.

“Jadi apa yang kita laksanakan hari ini, merupakan mekanisme untuk melengkapi persyaratan secara administrasi untuk usulan tersebut,” demikian tuturnya. (Rizal)

To Top