Hukum

Bupati/Walikota dan DPRK se Aceh Sepakat Tolak Qanun Nomor 10 Tahun 2016

ACEHTERKINI.COM | Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kota (FKKA) se Aceh menggelar rapat membahas langkah-langkah yang akan ditempuh terkait penolakan terhadap Qanun Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Forum yang diikuti oleh puluhan Bupati/Walikota dan Ketua DPRK se Aceh digelar di Aula Lantai IV, Balai Kota Banda Aceh, Sabtu (8/4/2017).

Rapat dipimpin oleh Koordinator FKKA, Illiza Sa’aduddin Djamal dan dipandu oleh moderator Nasaruddin yang juga Bupati Aceh Tengah.

Selain Illiza dan Nasaruddin, para Bupati/Walikota yang hadir pada acara ini, diantaranya Walikota Sabang Zulkifli H Adam, Walikota Langsa Usman Abdullah, Wakil Bupati Simeulu Hasrul Edyar, Wabup Aceh Jaya Tgk Maulidi, Wabup Aceh Barat Rachmat Fitri, Wakil Walikota Banda Aceh Zainal Arifin, Ketua DPRK Banda Aceh, Wabup Aceh Utara M Jamil, Wakil Bupati Pidie jaya Said Mulyadi, Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Mulyadi, Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe Suryadi, Wakil Bupati Aceh Tamiang Iskandar Zulkarnain, dan sejumlah pejabat Kabupaten/Kota lainnya di Aceh.

Koordinator FKKA, Illiza Sa’aduddin Djamal

Forum ini memutuskan menolak keberadaan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 yang kebijakannya dinilai sangat merugikan kabupaten kota dimana dana Otsus atau yang biasa dikenal dana bagi hasil migas sebanyak 40 persen jatah kabupaten kota mekanismenya kembali ke sistem pagu.

Salah-satu sikap yang dilahirkan dalam forum ini diantaranta adalah meminta kepada Pemerintahan Aceh untuk melakukan revisi kembali Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016.

Karena Qanun tersebut bertentangan dengan azas umum penyelenggaraan pemerintahan Aceh, terutama azas keislaman, azas tertib penyelengaraan pemerintahan, azas keterbukaan, dan azas proporsionalitas.

“DPRA atau Gubernur Aceh tidak pernah mengundang Bupati, Walikota, dan Pimpinan DPRK untuk diminta atau didengar saran, pendapat dan pertimbangannya ketika proses dan tahapan pembahasan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 berlangsung,” ungkap Illiza saat memimpin rapat.

Hasil dari rapat ini, FKKA akan menemui Gubernur dan Legislatif Aceh untuk menyampaikan pernyataan sikap bahwa FKKA dengan tegas menolak Qanun Nomor 10 Tahun 2016.

Forum juga menyepakati akan melakukan upaya hukum, yakni mengajukan Judicial Review ke Mahkamang Agung (MA) apabila Pemerintah Provinsi tidak merespon sikak dari FKKA.[Edi]

To Top