Ekonomi

Bahas KEK Lhokseumawe, Gubernur Aceh akan Jumpa Presiden akhir April

ACEHTERKINI.COM | Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dijadwalkan bertemu Presiden RI, Joko Widodo untuk membahas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe sekaligus melaporkan perkembangan PENAS KTNA ke XV pada akhir April 2017 mendatang.

Informasi yang diterima acehterkini dari tim percepatan pembangunan KEK Arun Lhokseumawe, Sabtu (15/4/2017), pertemuan tersebut sudah diagendakan. Pembahasan KEK Arun Lhokseumawe ini terkait keinginan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Aceh untuk merevisi PP Nomor 05 Tahun 2017 itu.

“Tim sedang mempersiapkan draft revisi PP tersebut untuk disampaikan ke Presiden RI, inti dari perbaikan PP itu adalah Pemerintah Aceh sebagai pengusul dan BUMN akan menjadi mitra pengelola,” kata Tim Percepatan Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe itu.

Bahas KEK Lhokseumawe, Gubernur Aceh akan Jumpa Presiden akhir April
KEK Arun Lhokseumawe [Foto Ilustrasi]

Saham mayoritas akan dikuasai oleh BUMD. “Urusan manajemen nantinya dibicarakan lebih lanjut (subject to discuss). Jadi dimungkinkan BUMN menempatkan orang-orangnya untuk duduk di dewan direksi dan komisaris,” kata dia lagi.

Sebelumnya Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) D-III bekerjasama dengan HMP Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh sukses menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik Polemik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan tema “Peran Mahasiswa Dalam Percepatan Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe’  di Aula Pascasarja UIN Ar-Raniry.

Kegiatan ini menghadiri tiga pemateri yang secara langsung terlibat dalam proses inisiasi KEK Arun Lhokseumawe, yaitu; Bapak Muhammad Abdullah sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe, Bapak Fathurrahman Anwar sebagai Anggota Tim Percepatan Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe, dan Bapak Fuad Bukhari sebagai Praktisi Bisnis Migas yang pernah menjabat sebagai Vice Presiden Direktur di PT. Arun NGL.

Dalam paparannya, ketiga pemateri tersebut menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2017 yang isinya sama sekali bertolak belakang dengan pengusulan awal dari Pemerintah Aceh di mana Pemerintah Aceh melalui perusahaan daerah diharapkan dapat menjadi pemegang kendali atas pengelolaan KEK Arun Lhokseumawe. [Edi]

To Top