Sosial

Soal KEK Lhokseumawe, Jokowi Diminta Revisi PP Nomor 5 Tahun 2017

ACEHTERKINI.COM | Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera memperbaiki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Permintaan ini disampaikan Ketua Tim Percepatan Pembangunan KEK Lhokseumawe, Fakhrulsyah Mega di Rumoh Kopi, Rabu (15/3/2017).

Ia menjelaskan, dalam batang tubuh PP Nomor 5 Tahun 2017 itu tidak disebutkan siapa pengusul dan pengelola KEK Lhokseumawe. “Kita minta PP itu direvisi kembali dan pengusulnya adalah Pemerintah Aceh bukan Konsorsium BUMN,” kata dia.

Fakhrulsyah Mega

PP itu tidak menyebutkan siapa pengusul, hanya dalam penjelasan disebutkan oleh konsorsium BUMN dalam hal ini dipimpin oleh PT. Pertamina. Menurut Fakhrulsyah Mega keluarnya PP Nomor 5 Tahun 2017 itu tidak sesuai dengan kesimpulan rapat terbatas pada 7 Agustus 2015 antara Pemerintah Aceh beserta Wali Nanggroe dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yag didampingi Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Menteri Sekretariat Negara.

Dalam rapat terbatas itu, Kata Fakhrulsyah Mega, Presiden RI menyetujui konsep Pemerintah Aceh utuk menjadikan aset eks kilang LNG Arun sebagai modal awal bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Badan Usaha Pengelolaan KEK Arun Lhokseumawe dengan konsep kerjasama pemanfaatan aset.

“Dengan Pemerintah Aceh sebagai pengusul, maka Pemerintah Aceh akan memiliki wewenang menunjuk perusahaan daerah yang ada untuk mengelola KEK Arun Lhokseumawe,” kata Fakhrulsyah Mega.

Masih dikatakan Fakhrulsyah Mega, kebijakan menyangkut pengusul KEK Arun Lhokseumawe ini tiba-tiba berubah setelah Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengambil cuti. Kemudian Plt Gubernur Aceh tanpa melakukan koordinasi dengan gubernur definitif mengubah kebijakan pengusul KEK Lhokseumawe yaitu konsorsium BUMN yang dipimpin PT. Pertamina, bukan lagi Pemerintah Aceh.

“Perubahan pengusul ini jelas melemahkan posisi Pemerintah Aceh dalam mendapatkan hak kelola KEK Lhokseumawe,” tambah Fakhrul.

Dalam rangka merespon keluarnya PP Nomor 5 Tahun 2017 yang tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah Aceh itu, gubernur akan melakukan upaya memperkuat posisi Pemerintah Aceh dalam pengelolaan KEK Arun Lhokseumawe. [Firman]

To Top