Hukum

Proyek Jetty Dinas Pengairan Aceh Rugikan Negara, GeRAK Bikin Laporan ke Kejati

ACEHTERKINI.COM | Proyek Jetty di enam kabupaten kota pada Dinas Pengairan Aceh diduga bermasalah dan telah merugikan negara sebesar Rp224 miliar lebih. LSM GeRAK Aceh melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Kejaksaan Tinggi, Rabu (15/3/2017).

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, ada dua unsur terjadinya dugaan korupsi secara sistematik dan terencana atas penunjukkan langsung (PL) 17 paket pekerjaan di Dinas Pengairan Aceh atas implementasi anggaran APBA 2013 – 2014.

LSM GeRAK Aceh Melaporkan Dugaan Korupsi Dinas Pengairan Aceh ke Kejati Aceh, Rabu (15/3/2017).

“Paket pekerjaan ini dapat diduga dalam pelaksanaannya berpotensi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp224 Milyar dari seluruh paket pekerjaan untuk pembangunan Jetty di 6 kabupaten dan kota diantaranya Aceh Besar, Kota Sabang, Aceh Jaya, Aceh Utara, Bireuen dan Pidie,” kata Askhalani.

Berdasarkan hasil Investigasi GeRAK Aceh atas laporan anggaran APBA dan merujuk pada hasil Audit BPK dengan nomor 18.c/LHP/XVIII.BAC/05/2015 tertanggal 23 Mei 2015 atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2014, serta laporan hasil Audit Internal dari pemeriksaan tim Inspektorat Aceh tahun 2013-2014, dapat diduga dan diketahui bahwa telah terpenuhinya unsur terjadinya dugaan tindak pidana kasus korupsi pada SKPA Pengairan Aceh dengan berpotensi dapat merugikan keuangan negara.

“Laporan ke Kejaksaan Tinggi Aceh ini adalah Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Penunjukan Langsung (PL) di Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran APBA 2013-2015 dengan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 224.334.547.549,” ungkapnya.

Dalam laporan yang diterima Kepala Bagian Humas Kejati Aceh itu juga dilampirkan daftar pelaksanaan proyek Tahun Anggaran APBA 2013 dana 2014 dan daftar nama perusahaan yang melaksanakan kegiatan di lapangan.

LSM GeRAK Aceh Melaporkan Dugaan Korupsi Dinas Pengairan Aceh ke Kejati Aceh, Rabu (15/3/2017).

Lampiran lain adalah bukti dokumen terkait Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2014 dengan nomor:18.C/LHP/XVIII.BAC/05/2015 tertanggal 23 Mei 2015 tentang uji petik pelaksanaan pembangunan Jetty yang dikelola oleh Dinas Pengairan Aceh dan diduga menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi

Kemudian lampiran Pandangan akhir Komisi IV DPRA tentang kinerja Dinas Pengairan Aceh yang menyebutkan bahwa diperlukan pendalaman terhadap temuan hasil audit BPK-RI atas APBA 2014 yang diduga tidak sesuai dan berpotensi merugikan keuangan Aceh.

Surat balasan dari BPK-RI perwakilan Aceh terhadap penjelasan terkait pemeriksaan atas proyek PL di dinas Pengairan Aceh, tertanggal 13 Agustus 2015 tentang dugaan adanya pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dan surat balasan dari Inspektorat Aceh terhadap penjelasan hasil audit terkait proyek Penunjukan Langsung (PL) di Dinas Pengairan Aceh tertanggal 18 Agustus 2015 tentang dugaan adanya pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara pelaksanaan kegiatan.

Menanggapi masalah itu, Kepala Dinas Pengairan Aceh periode 2014 – 2017, Ir. Syamsulrijal belum berhasil dihubungi media ini. Ia salah satu kepada dinas yang “dibangkupanjangkan” Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Jum’at (10/3/2017) kemarin.

Sementara itu Gubernur Aceh, Zaini Abdullah sempat menyinggung kinerja Dinas Pengairan yang dinilainya tidak disiplin.

“Saya seorang gubernur tentu tidak semena-mena menentukan mutasi, saya menilai, saya tahu siapa orang yang masih bisa ikut disiplin, kalau tidak disiplin itu seperti menusuk jarum kepada tubuh saya sendiri, jarum ini saya buang,” ujar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah di Rumoh Kopi, Aleuhat (12/3/2017).

Misalnya kata Zaini, kinerja Dinas Pengairan Aceh. Disitu telah terjadi pembangkangan yang luar biasa, sehingga bukan hanya saya yang tidak didengar, sampai Menteri PU pun tidak didengar terkait adanya usulan pergantian Satker lama ke Satker yang baru.

“Saya tidak dihiraukan, menteri pun tidak didengar, sampai sekarang penyerahan Satker lama ke yang baru tidak terjadi,” ujar Zaini kecewa. [Firman]

To Top