Sosial

Perusahaan Tambang Banyak Masalah, Surat Sekda Aceh Dipertanyakan

ACEHTERKINI.COM | Koalisi Masyarakat Pemantau Tambang (KMPT) Aceh mendesak Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengevaluasi surat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Nomor, 545/22651 Tanggal 28 Desember 2016 terkait pemberian rekomendasi Clean and Clear (CnC) terhadap 14 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Aceh.

Fernan mengatakan, surat tersebut sangat fatal. Apa dasar hukum Sekda Aceh mengeluarkan surat yang ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Fernan dari Koalisi Masyarakat Pemantau Tambang di Aceh

“Kami minta Sekda menyampaikan ke publik, ada dasar hukum tersebut dikeluarkan. Padahal 14 perusahaan itu belum memenuhi kewajiban secara teknis dan lingkungan yang seharusnya diberikan sanksi bukan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan status Clean and Clear,” Kata Fernan didampingi rekannya Badrul dari HaKA dan Hayatuddin dari GeRAK Aceh.

Dari 14 perusahaan itu lagi, kata Fernan ada empat perusahaan yaitu PT. Mineral Nagan Raya, PT. Fajar Putra Manggala, PT. Nanggroe Kuechi Puega I dan PT. Nanggroe Kuechi Puega II di Aceh Tengah yang sudah dicabut IUP nya oleh kabupaten tapi direkomendasikan lagi untuk mendapatkan status Clean and Clear.

“Gubernur Aceh Zaini Abdullah harus mengevaluasi lagi surat itu, karena surat itu juga atas nama Gubernur Aceh, kai juga menilai belum ada satupun SK pencabutan  yang dilakukan Gubernur Aceh terhadap IUP yang bermasalah tersebut,” kata Fernan dalam konperensi pers di Tower Coffee, Selasa (14/3/2017). [Firman]

To Top