Layanan Publik

Pengamat : DPR Aceh Sebaiknya Panggil Gubernur Terkait Mutasi Jabatan

ACEHTERKINI.COM | Pengamat politik Aceh, Aryos Nivada menyarankan agar DPR Aceh segera melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Aceh, Zaini Abdullah terkait mutase pejabat eselon II di akhir masa jabatanya sebagai gubernur.

Ia menilai apa yang dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah adalah cacat prosedur karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Aryos Nivada

Dalam undang-undang itu jelas Aryos, gubernur dilarang melakukan pergantian pejabat sebelum 6(enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Mendagri.

“Fungsi DPRA salah satunya adalah pengawasan. Maka DPRA perlu segera memangil Zaini untuk dilakukan pemeriksaan. Dari situ DPRA dapat menilai apakah kebijakan tersebut cacat prosedur hukum atau tidak. Tidak tertutup kemungkinan pula dari hasil pemeriksaan DPRA, apabila terbukti cacat prosedur, Zaini  dapat dimakzulkan selaku gubernur Aceh, ” kata Aryos, Senin (13/3/2017).

“Mutasi dinilai sarat dengan berbagai pelanggaran. Antara lain tidak ada persetujuan dari Mendagri dan tidak ada proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),” demikian pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada. [Red]

To Top