Hukum

Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tunggu Putusan MK

ACEHTERKINI.COM | Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2017 masih menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah gugatan yang diajukan sejumlah Pasangan Calon (Paslon).

Hal tersebut dikatakan Mendagri usai upacara peringatan HUT ke-67 dan HUT ke-55 Satuan Linmas yang digelar secara nasional di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (3/3/2017) seperti dikutip dari antaranews.com.

Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo

Mendagri mengharapkan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2017 bisa dilaksanakan serentak di 101 daerah di Indonesia.

“Kita tunggu hasil putusan MK untuk sejumlah pengaduan yang sedang diproses. Jadi belum pasti apakah bisa dilakukan serentak atau perorangan,” katanya dan kembali berharap agar nantinya bisa dilakukan serentak.

Sebagaimana diketahui saat ini ada 49 Pasangan Calon kepala daerah yang mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada serentak 2017.

Dari 49 Paslon itu, 10 Pasangan Calon kepala daerah dari Provinsi Aceh, yaitu Pasangan Calon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf – TA. Khalid.

Baca : Muzakir Manaf – TA. Khalid Daftarkan Gugatan Hasil Pilkada Aceh ke MK

Kemudian Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Nagan Raya dan Gayo Lues. [Red]

Editor : Firman

To Top