Politik

Opini : Statistik Politik Pilkada Aceh 2017

ACEHTERKINI.COM | Tahapan penyelenggaraan PILKADA Aceh dan seluruh Indonesia telah berakhir, kecuali DKI Jakarta, masing-masing KPU Daerah (KIP di Aceh) telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan hasil perhitungan suara di 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2017. 
Tanpa mengurangi penghargaan pada tahap gugatan di MK, penulis mencoba membuat analisis politik berdasarkan data statistik yang diperoleh dari berbagai kegiatan Pilkada selama tahun 2016-2017 dimana Aceh menjadi daerah paling banyak menyelenggarakan PILKADA yakni 20 pemilihan pasangan Bupati/Walikota dan 1 Gubernur.
Penulis membuat analisa sederhana dengan mengambil data dari kegiatan koalisi berbagai partai dalam mengusung calon serta data hasil perhitungan suara untuk dianalisis tentang efektifitas, agresifitas, loyalitas dan popularitas seluruh calon dan partai nasional serta lokal di Aceh. 
Dalam hal agresifitas, Partai Aceh sebagai Partai yang memiliki kursi parlemen terbanyak di Aceh mengikuti PILKADA di seluruh daerah, artinya ada 21 Pasangan Calon yang diusung oleh PA baik sebagai kandidat tunggal maupun berkoalisi dengan Partai lainnya, diikuti oleh Golkar dengan 20 daerah pemilihan. Dari data tersebut, terdapat 4 daerah dimana PA mengusung Paslon tanpa berkoalisi dengan partai manapun yakni di Aceh Utara (H Muhammad Thaib – Fauzi Yusuf), Aceh Timur (H. Hasballah dan Syahrul Bin Syama’un), Bireuen (Khalili-Yusri) dan Aceh Barat (H Ramli MS-H Banta Puteh Syam). Kecuali Bireuen, semua daerah dapat dimenangkan oleh Paslon tunggal dari PA. 
Bersamaan dengan koalisi di tingkat Gubernur, Koalisi PA dan Gerindra juga terjadi di Kabupaten/Kota, terdapat 15 daerah dimana Gerindra berkoalisi dengan PA, namun hanya memenangkan 6 daerah diantaranya sekaligus berkoalisi dengan partai lainnya yakni di kabupaten Gayo Lues, Simelue, Nagan Raya, Sabang, Langsa dan Lhokseumawe. 
Dalam statistik itu pula, terlihat kecendrungan tidak akurnya PA dan Gerindra dengan salah satu partai lokal lainnya yang notabane adalah pengusung Gubernur terpilih Irwandi Yusuf, yakni Partai Nasional Aceh (PNA). Koalisi Gerindra maupun PA dengan PNA tidak pernah terjadi di daerah manapun oleh Paslon siapapun. Data ini menunjukkan bagaimana sesama Partai Lokal terjadi sebuah margin persaingan yang sangat besar di Pilkada 2017, baik di level Gubernur, maupun Bupati/Walikota. 

Secara Umum, berdasarkan hasil perhitungan suara, calon yang diusung PA bersama koalisi dengan berbagai Partai memiliki kemenangan paling banyak, yakni 10 pasangan. Artinya, secara efektifitas koalisi yang terjadi, PA meraih 47.6% pemilihan daerah yang diikuti, hanya kalah dari Partai lokal lainnya, yakni PNA dengan kemenangan koalisi 50%. Namun angka ini tidak menunjukkan kuatnya koalisi PNA, karena PNA hanya ikut di 6 daerah pemilihan dan memenangkan 3 daerah diantaranya. 

Berdasarkan data statistik, Partai yang paling efektif dalam berkoalisi di Pilkada Aceh adalah Partai Kebangkita Bangsa (PKB), dimana PKB mengikuti 13 Pilkada dan memenangkan 7 daerah diantaranya atau 53% koalisi yang diikuti. Hal ini menunjukkan, PKB sebagai Partai yang paling pintar menemukan koalisi dalam mengusung calon. 
Dalam hal loyalitas, selain kekompakan PA dan Gerindra, koalisi Nasdem dan Golkar juga menjadi perhatian khusus, karena kedua partai ini berkoalisi di 12 daerah. Namun berbeda dengan koalisi PA dan Gerindra, Nasdem dan Golkar hanya menang secara bersama-sama di 2 daerah pemilihan, Bireuen dan Aceh Besar.  Hal ini menunjukkan, kekompakan 2 Partai nasional tersebut tidak menelurkan hasil yang bagus di Pilkada kali ini.  
Loyalitas Nasdem dalam berkoalisi pun menjadi perhatian tersendiri. Nasdem berkoalisi hampir di seluruh daerah, yakni terdapat 18 daerah dimana Partai yang secara nasional dikomandai oleh Putra Aceh, Surya Paloh ini ikut serta, namun hanya menang di 5 daerah saja. Data ini menunjukkan, Nasdem tidak efektif dalam berkoalisi dimana hanya 27% calonnya yang menang di Aceh. 
Namun, Nasdem bukanlah partai yang paling tidak beruntung, terdapat PPP yang merupakan partai dengan efektifitas terburuk, yakni hanya menang di 1 dari 13 daerah yang ikut serta dalam berkoalisi atau hanya meraih kemenangan 7%. Hal ini menunjukkan, paradigma Syariat Islam di Aceh tidak serta merta memudahkan partai berlambang Ka’bah dan berciri khas Islam ini mudah memenangkan PILKADA di Negeri Syariat. 
Secara teknis, data yang penulis sajikan ini tidak bisa diperdebatkan, karena berdasarkan kondisi real dan merupakan hasil rapat pleno KIP Aceh, namun analisa yang dikembangkan penulis berdasarkan data tersebut boleh saja diperdebatkan, karena sifatnya yang sangat objektif. Data ini dapat menjadi pelajaran membaca arah politik paska Pilkada dan berbagai kecendrungan politik yang terjadi di Aceh untuk digunakan di masa yang akan datang. 
Lebih teknis, terdapat beberapa hal unik lainnya yang dapat digali dari data tersebut, seperti pecahnya rekor keikutsertaan Calon Independen di Aceh yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya. di Abdya, terdapat 6 kandidat non partai yang menjadikan Aceh Barat Daya dengan pasangan calon paling banyak yakni 10 pasangan. 
Terkait Calon independen, Secara umum terdapat 28 pasangan non partai, namun hanya 1 pasangan yang dapat memenangkan Pilkada, yakni Roni Ahmad (Abusyik) di Kabupaten Pidie. Padahal kompetitornya di Pidie bukan sembarangan, Ir Sarjani-Iriawan yang diusung oleh seluruh Partai pengusung di Pidie. Kemenangan 48% berbanding 46% ini membuktikan popularitas seseorang sangat berpengaruh dan dapat mengalahkan calon dengan basis partai dalam Pilkada di Aceh, terutama di Pidie. 
Selain Partai Aceh, partai yang berani mengusung kandidat tanpa berkoalisi di Aceh adalah HANURA. Paslon Raidin – Bukhari di Aceh Tenggara membuktikan mereka lebih populer untuk dipilih dibandingkan dengan pasangan yang diusung oleh 9 partai lainnya. 
Secara jumlah suara, persentase kemenangan terbesar diraih oleh Calon Walikota Banda Aceh, Aminullah-Zainal yang berhasil menarik simpati 66% lebih suara mengalahkan Calon dari petahana yang hanya meraih 33% suara warga Banda Aceh. Sementara persentase kemenangan terkecil diraih pasangan Shabela-Firdaus yang hanya meraih 30% suara, menang tipis terhadap calonnya lainnya yang meraih 28% (peringkat 2), 21 % (peringkat 3) dan 17 % (peringkat 4) suara di Aceh Tengah. Hal ini menunjukkan terjadi keseimbangan suara di Aceh Tengah antara 4 calon.  
Sebagai kesimpulan, berbagai data diatas menunjukkan; pasangan calon dari PA masih sangat kuat di beberapa daerah di Kabupaten/Kota di Aceh, walaupun di tingkat Gubernur untuk saat ini pasangan Muzakkir Manaf dan TA Khalid hanya meraih 31%, berbanding 37% suara yang dimiliki oleh pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah yang diusung oleh PNA dan Partai Demokrat. 
Analisa lainnya adalah; walaupun bercirikhas Syariat Islam, partai-partai yang berideologi Islam seperti PPP, PKB dan PKS, PBB serta PDA tidak otomoatis mudah berkoalisi secara bersama-sama, artinya, Ideologi Islam tidak mempengaruhi arah koalisi partai di Aceh dimana Partai Islam lebih cendrung untuk berkoalisi dengan partai nasionalis untuk mengusung calon. Contohnya adalah besarnya koalisi antara PKS dan NASDEM (berkoalisi di 33% daerah Pilkada Aceh), PPP dan PDIP (33%) serta PKS dan Gerindra (38%). 
Untuk kombinasi partai lokal dan nasional, selain besarnya koalisi Gerindra dan PA (71%), Koalisi PKS dan PA pun mencontohkan bagaimana besarnya pengaruh koalisi di Pilkada Gubernur ke Pilkada Bupati/Walikota di Aceh, yakni sebesar 43%. Untuk komposisi sesama partai nasional, selain kemesraan Nasdem dan Golkar, kekompakan PAN dan NASDEM (43%), Demokrat dan PKS (43%) menjadi koalisi paling hangat di Pilkada Aceh.   
Akhir kata, data ini bisa saja dikembangkan lagi menjadi analisa-analisa politik lainnya yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi partai peserta pilkada dalam menentukan partai mana yang ingin dikoalisikan dan memilih siapa yang akan diusung untuk Pilkada berikutnya. Data ini dikembangkan penulis sebagai sajian informasi kepada Partai dan masyarakat tentang kondisi politik paska Pilkada. 
Politik memang tidak bisa diukur dengan Statistik, namun menjadikan data histori sebagai dasar perhitungan politik menjadi penting untuk menentukan kebijakan koalisi dan potensi kemenangan politik. 

oleh: Jurnalis J. Hius ST., MBA

Penulis adalah Program Manager IDEA, Senior Engineer Labtech International Ltd dan Pemerhati Statistik Politik Aceh. 
Lampiran Data :
Opini : Statistik Politik Pilkada Aceh 2017

To Top