Hukum

Muzakir Manaf – TA. Khalid Daftarkan Gugatan Hasil Pilkada Aceh ke MK

ACEHTERKINI.COM | Pasangan Calon Gubernur Aceh Nomor Urut (5) Muzakir Manaf – TA. Khalid secara resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hasil Pilkada Aceh ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (1/3/2017) pukul 09.36 WIB.

Ilustrasi

Sebagaimana diketahui Pasangan Calon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf – TA. Khalid memperoleh 766.427 suara pada Pilkada Aceh yang diselenggarakan 15 Februari 207 lalu.

Paslon yang diusung Partai Aceh, Gerindra, PKS, PAN dan PBB ini hanya selisih 132.238 suara dengan Pasangan Calon Gubernur Aceh Nomor Urut (6), Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah.

Baca : Irwandi Yusuf Menang 132.238 Suara Dari Muzakir Manaf

Sebelumnya setelah KIP Aceh menetapkan Rekapitulasi Hasil Pilkada pada 25 Februari 2017 lalu, Juru Bicara Pemenangan Muzakir Manaf – TA. Khalid mengkritik kinerja penyelenggara Pilkada Aceh karena pelaksanaan Pilkada Aceh tidak berbasis hukum.

Nasir Djamil

Menurut Juru Bicara Pemenangan Muzakir Manaf – TA. Khalid, penyelenggara Pilkada Aceh telah mengabaikan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah terkait grouping TPS.

Dan juga telah mengabaikan PKPU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah terkait transparansi Form C1.

Baca : KIP Aceh dan Panwaslih Dikritik Karena Pilkada Tidak Berbasis Hukum

Juru Bicara Pemenangan Calon Gubernur Aceh Nomor (5), Nasir Djamil yang juga sebagai anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS mengatakan, selain Pilkada Aceh yang tidak berbasis hukum, Pelaksanaan Pilkada juga melanggar Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Qanun itu kata Nasir Djamil, masyarakat yang berada di desa pelosok tidak bisa memilih karena tidak memiliki KTP elektronik. “Masalahnya dihalanginya hak warga memilih dengan menggunakan KTP, akibatnya 25 persen suara penduduk Aceh hilang karena tidak memilih,” kata Nasir Djamil.

Baca : Pelaksanaan Pilkada 2017 Langgar Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016

KIP Aceh telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Pilkada Aceh 2017 di Gedung Utama DPRA, 25 Februari 2017 lalu. Penetapan hasil itu disaksikan oleh Panwaslih Aceh, Bawaslu Aceh, DKPP, Para saksi Calon Gubernur Aceh (Kecuali Calon Gubernur Aceh Nomor Urut (5)), perwakilan Forkompida Aceh dan para pendukung serta partai pengusung.

Baca : Inilah Data-Data Hasil Rekapitulasi PIlkada Aceh 2017

Menurut Nasir Djamil keberatan tim pemenangan terhadap hasil Pilkada Aceh itu juga sudah disampaikan di kabupaten kota. Karena tidak digubris ditingkat kabupaten kota maka “klimaksnya” disampaikan dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Pilkada Aceh di Gedung DPRA, 25 Februari 2017 hingga akhirnya saksi dari Calon Gubernur Aceh Nomor Urut (5) walkout dalam rapat tersebut. [Firman]

To Top