Layanan Publik

Mutasi Jabatan Paska Pilkada Aceh Langgar Undang-Undang

ACEHTERKINI.COM | Mutasi jabatan yang dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah pada Jum’at (10/3/2017) lalu menuai pro dan kontra dari banyak kalangan, salah satunya dari Dosen Fakuktas Hukum, Unsyiah Mawardi Ismail.

Mawardi Ismail

Saat menghadiri “Dialog Santai Insan Kampus” yang bertemakan “Mutasi Jabatan SKPA Paska Pilkada di Aceh” di Darussalam, Kamis (16/3/2017), Mawardi Nurdin mengatakan, meskipun Gubernur Aceh berwenang mengangkat dan memberhentikan kepada dinas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA), tidaklah bermakna bahwa kewenangan tersebut dilakukan secara mutlak tanpa adanya mekanisme atau prosedur.

Baca juga :Begini Alasan Gubernur Aceh Rombak Kabinet Akhir Masa Jabatannya

“UUPA tersebut tidak secara khusus mengatur terkait prosedur pengangkatan dan pemberhentian serta pemindahan dari dan dalam jabatan eselon II atau para kepala dinas pada Pemerintah Aceh. Maka undang-undang nasional dalam hal ini UU Nomor 10 Tahun 2016 efektif berlaku di Aceh sebagai peraturan pelengkap,” kata Mawardi Ismail.

Menurut Mawardi Ismail keputusan Gubernur Aceh yang melakukan mutasi jabatan menjelang berakhir masa jabatan adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. [Red]

Editor : Rahmatsyah

To Top